Opini

THR yang Dinanti, Solusi Sejahtera?

Meski realitasnya masih ada beberapa pengusaha yang tidak bisa membayarkan hak pekerja tersebut dikarenakan faktor keuangan perusahaan.

Editor: Nurhadi Hasbi
DOK Penulis
Ina Ummu Faiz, Anggota Komunitas Literasi WCWH 

Sedangkan, pekerja yang rata-rata di bawah 12 bulan masa kerjanya, maka THR diberikan secara proporsional.(sulbar.tribunnews.com, 13/04/2022)

Adalah hal yang wajar bila pengusaha memenuhi hak pemberian THR kepada buruh atau pekerja.

Sebab, itu adalah hak mereka.

Adapun pemerintah, memang sudah seharusnya bertindak tegas dalam membuat kebijakan agar perusahaan memberikan hak pekerja bila dalam perjanjian kerja menuntut hal tersebut.

Maka, dengan bangga pemerintah menyatakan akan menindak tegas pengusaha yang tidak membayarkan penuh THR pekerjanya.

Harapannya, agar daya beli masyarakat naik sehingga perputaran uang kembali normal dan pada gilirannya dapat memulihkan ekonomi secara nasional.

Namun, perlu dipahami bahwa menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab negara.

Sehingga untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat, tentu pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan perolehan THR dari pengusaha yang sifatnya temporer.
Memang benar bahwa jika pendapatan masyarakat meningkat, ekonomi akan tumbuh.

Namun, peningkatan pendapatan yang bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan yang stabil.

Bukan sesaat atau temporer.

Sebagaimana THR ini hanya sebulan dalam setahun, lantas bagaimana dengan 11 bulan lainnya? Tentu, dengan upah minimum yang pekerja dapatkan, mereka harus kembali berhemat di tengah terus melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Terlebih dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini dan juga kebijakan yang kerap tak memihak kepentingan rakyat membuat rakyat khawatir akan nasib mereka ke depannya.

Karena itu, jika hanya dengan mengandalkan THR untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan mencapai kesejahteraan rakyat, itu bukanlah solusi yang tepat.

Sebab, sejatinya kesejahteraan rakyat hanya akan terwujud jika pemerintah memenuhi kewajibannya kepada rakyat terkait pengadaan kebutuhan pokok dan membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang diimplementasikan demi kepentingan rakyat.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved