PPN Naik 11 % Buat Harga Mie Instan, Token Listrik Hingga Kuota Internet Berpotensi Naik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2021 resmi memungut PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher mulai 1 Februari 2021.

Alhasil, harga pulsa dan paket data akan mengalami kenaikan harga menyusul adanya penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen.

Sejumlah operator telekomunikasi juga sudah mengumumkan rencana kenaikan tarif PPN kepada para pelanggan, seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Dilansir oleh Kompas.com, Tri Wahyuningsih  selaku Group Head Corporate Communication XL Axiata mengatakan, pihaknya akan mengikuti aturan dan ketentuan pemerintah untuk menyesuaikan pemberlakukan tarif PPN 11 persen.

Begitupun juga IOH, yang telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelanggan melalui sms notifikasi, informasi di lembar tagihan (billing statement) pelanggan postpaid, dan jalur komunikasi lain.

Telkomsel pun turut serta untuk mematuhi setiap kebijakan pemerintah termasuk soal kenaikan tarif PPN 11 persen.

"Telkomsel sebagai perusahaan yang mengedepankan good corporate governance akan selalu patuh pada setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah," ucap Saki H Bramono selaku Vice President Corporate Communications Telkomsel.

Dirinya juga memastikan apabila penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen itu tak akan berdampak pada harga tarif pulsa ataupun harga paket data Telkomsel.

4. Token Listrik

Sebagai obyek PPN yang diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2021, token listrik menjadi salah satu barang yang terkena imbas kenaikan PPN.

Agung Murfidi, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PT PLN menjelaskan, kenaikan khusus bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di atas 7.700 VA.

5. Langganan Platform Streaming

Kenaikan tarif PPN berpengaruh pada biaya berlangganan platform streaming seperti Netflix yang akan ditanggung oleh pengguna jasa.

Penarikan pajak perusahaan digital seperti Netflix sebelumnya sudah diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2020.

Oleh sebab itu, perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang fisiknya tidak ada di Indonesia tetapi layanannya menjamur di masyarakat, akan tetap terkena imbas tarif PPN.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)