Ketua DPRD Majene Soroti Mutasi Pejabat Pemkab Majene, Salmawati: Tak Mengacu Penilaian Kinerja ASN

Alasan penyegaran organisasi perangkat daerah (OPD) dianggapnya tak terlalu berdasar.

Editor: Ilham Mulyawan
Masdin/Tribun-Sulbar.com
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Salmawati Djamado 


TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Langkah Pemerintah Kabupaten Majene yang melaksanakan mutasi 126 pejabat eselon III dan IV baru-baru ini, mendapat sorotan dari Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado.

Salmawati menyayangkan mutasi tersebut.

Alasan penyegaran organisasi perangkat daerah (OPD) dianggapnya tak terlalu berdasar.

"Sebab prosesnya tidak mengacu pada penilaian kinerja ASN, yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier," uajr Salmawati seperti dikutip dari rilis yang diterima Tribun-Sulbar.

Dia mengaku menerima banyak sekali laporan dari pejabat yang di-nonjob-kan atau dibebas tugaskan, karena posisinya diisi pejabat baru.

Padahal, kata dia, sudah sangat jelas dalam Undang-undang diatur soal kinerja ASN.

Salmawati mengatakan ada Undang-Undang ASN mengatur sistem merit, sehingga tidak boleh ada ASN yang di-nonjob-kan tanpa alasan yang jelas.

Sehingga dia menilai Pemkab Majene telah melakukan kesalahan fatal, jika pejabat yang dibebastugaskan mencapai 17 orang.

Mengingat tujuan mutasi jabatan adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas dari kinerja ASN.

Salma mengaku masih mendata laporan yang masuk ke DPRD Majene terkait pejabat yang dibebastugaskan, sebab pada tanggal 4 Maret 2022, Pemkab Majene juga menerbitkan SK mutasi terhadap dua orang Guru di SMPN 2 Majene ke SMPN luar kota Majene.

Parahnya, proses mutasi itu diyakini tidak didasari analisis kebutuhan sekolah, mereka justeru dipindahkan ke sekolah yang sudah memiliki guru dengan mata pelajaran yang diajarkan.

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved