Pemindahan Ibu Kota Negara di Saat Badai Pandemi dan Ekonomi Belum Stabil, Prof Sulfikar: Tak Bijak

Bukan tanpa alasan, mengingat kondisi perekonomian nasional masih lemah, ditambah situasi kesehatan di Tanah Air sedang belum stabil

Editor: Ilham Mulyawan
kompas.com
Desain final istana negara IKN Baru 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUN-SULBAR.COM - Associate Profesor Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof Sulfikar Amir menilai pemerintah Indonesia tidak bersikap bijaksana, dalam menentukan waktu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kita tahu pemindahan Ibu Kota Negara di masa pandemi itu adalah bukan kebijakan yang arif," kata Prof Sulfikar Amir secara virtual, Kamis (3/3/2022).

Bukan tanpa alasan, mengingat kondisi perekonomian nasional masih lemah, ditambah situasi kesehatan di Tanah Air sedang belum stabil, sehingga menurutnya dua hal ini tidak memungkinkan untuk mendukung proyek berskala besar serta jangka panjang tersebut.

"Waktunya tidak tepat ini, sepertinya ada sebuah proses keinginan politik yang dipaksakan untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara di saat keuangan dan psikologis masyarakat belum siap melakukan transformasi secara drastis seperti ini," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), pada Selasa, (15/2/2022).

Setelah diteken aturan tersebut kini telah resmi diundangkan dan menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan IKN mengusung “Kota Dunia untuk Semua” tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.

"Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Suharso dikutip dari siaran pers Kementerian PPN, Jumat, (18/2/2022).

Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

Sebutan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.

Terdapat tiga tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Pembangunan IKN, selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045.

Dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/03/03/pemindahan-ibu-kota-negara-saat-pandemi-dinilai-bentuk-kebijakan-tak-bijaksana

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved