OPINI

Kebijakan Satu Harga dan Terwujudnya Stabilitas Harga Barang

Adapun tingkat permintaan, ini berpengaruh pada harga barang. Yang mana Secara alami, harga ditentukan oleh supplay and demand.

Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Hamsina Halik, Pegiat Literasi Revowriter 

Oleh: Hamsina Halik, Pegiat Literasi Revowriter

Untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng, pemerintah menggulirkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan itu, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual setara, seharga Rp 14.000 per liter, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta usaha mikro dan kecil.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Selasa (18/1/2022), mengatakan, pada awal penerapan kebijakan itu, penyediaan minyak goreng satu harga akan dilakukan melalui ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Adapun untuk pasar tradisional akan diberikan waktu satu minggu untuk menyesuaikan. (kompas.com, 18/01/2022)

Meski diberi waktu selama sepekan bagi pedagang kecil untuk menyesuaikan harga, namun tak ada jaminan bahwa dalam sepekan itu stok lama akan habis ditengah padatnya program minyak goreng murah di ritel-ritel modern.

Faktanya, setelah sepekan lebih barlalu pun harga minyak goreng di pasar tradisional Mamuju belum mengikuti harga yang ditentukan pemerintah. Diketahui, Kementerian Perdagangan akan memberlakukan kebijakan satu harga minyak goreng Rp 14.000 per liter.

Kebijakan tersebut juga mulai diberlakukan di pasar tradisional atau pasar rakyat mulai, Rabu 26 Januari 2022. Namun, hingga saat ini harga minyak goreng di pasar tradisional masih Rp 22 ribu per liter. (sulbar.tribun.com, 26/01/2022)

Jika ditelusuri, secara garis besar harga kebutuhan pokok di pasaran dipengaruhi tiga faktor yaitu tingkat permintaan, ketersediaan stok, dan kelancaran distribusi.

Ketiga faktor ini tidak lepas dari konsep tata kelola perekonomian. Karena sitem yang dianut di negeri ini adalah sistem kapitalisme liberal, maka sistem perekonomiannya pun bercorak kapitalisme liberal.

Menjadikan peran negara mandul dan tunduk di bawah kuasa korporasi. Sehingga para korporasi panganlah yang sesungguhnya berkuasa, mulai dari kepemilikan lahan, penguasaan rantai produksi, distribusi barang, hingga kendali harga pangan.

Alhasil, pemerintah tidak dapat menguasai 100 persen produksi pangan dan cenderung disetir oleh
mereka.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved