Breaking News:

Pilpres 2024

Ogah Maju Pilpres 2024, Amien Rais: Ambang Batas Presiden Membelenggu & Memunculkan Oligarki

Amien Rais tak tertarik untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 mendatang.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Hasrul Rusdi
kompas.com
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mendeklarasikan berdirinya Partai Ummat, Kamis (29/4/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Amien Rais Ketua Majelis Syuro Partai Ummat tak memiliki keinginan untuk maju dalam pemilihan presiden (pilpres) pada 2024 mendatang.

Amien Rais menyampaikan ketidaktertarikannya ikut serta dalam kontestasi tersebut

Sementara itu, Amien Rais juga ikut mengkritik mengenai aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20 persen.

Kebijakan tersebut dinilai Amien Rais cukup membelenggu dan bisa memunculkan oligarki.

Oleh sebab itu, pihaknya menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mendeklarasikan berdirinya Partai Ummat, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Gugatan Presidential Threshold Berulangkali Ditolak, Usulan Gatot Nurmantyo?

Baca juga: Presidential Threshold Digugat Ke Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR Puan Maharani Cuek

"Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini," kata Amien Rais.

Ia menilai ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen itu bakal menghilangkan hak konstitusional.

Aturan tersebut mendiskriminasi partai politik kecil yang tak memiliki kedudukan sebesar 20 persen.

Oleh sebab itu, Amien Rais menjelaskan ambang batas nol persen dapat menjadi alternatif.

Sehingga memunculkan calon presiden baru dan tak membelenggu calon dalam parpol besar dan menghindari oligarki.

Adapun Pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa calon peserta pemilihan presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilihan DPR sebelumnya.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved