Breaking News:

Ketua JAPKEPDA Sulbar Minta Kerjasama Pemda Majene dengan PT Ilugroup Dibatalkan

Jun mengatakan aturan tersebut menegaskan jika pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa kerjasama harus menyusun studi kelayakan yang diusulkan.

Penulis: Masdin | Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Sulbar, Juniardi 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Sulbar, Juniardi meminta kerjasama antara Pemda Majene dengan PT Ilugroup Multimedia Indonesia dibatalkan.

Pasalnya kerjasama yang tertuang dalam kesepakatan bersama dan berisi tentang investasi videotron di Kabupaten Majene yang dibuat pada Juli 2021 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan yang dimaksud Juniardi adalah PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Baca juga: UPDATE Harga Bahan Pokok di Kabupaten Majene, Cabai Merah Besar Turun Rp 10 Ribu

Baca juga: Jadwal Vaksinasi Anak di Majene, Arismunandar: Satu Dua Bulan Kedepan Kita Bisa Mulai

"Jelas di Pasal 26 disebutkan, pihak ketiga yang mengajukan prakarsa kerjasama memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerjasama. Sementara kondisi lapangan membuktikan jika kegiatan videitron belum berjalan karena Ilugroup mengharap dana oprasional dari Pamda Majene. Kan lucu," tegas Jun via WhatsApp, Selasa (11/1/2022).

Atas dasar tersebut kemudian Jun meminta DPRD Kabupaten Majene membatalkan kerjasama Pemda Majene dengan PT Ilugroup Multimedia Indonesia.

Lebih lanjut, Jun mengatakan aturan tersebut menegaskan jika pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa kerjasama harus menyusun studi kelayakan yang diusulkan.

"Studi kelayakan yang disusun harus memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, objek kerjasama, kegiatan yang akan dilaksanakan, jangka waktu, analisis manfaat dan biaya, serta kesimpulan dan rekomendasi," rincinya.

Adapun hal lain yang Jun pertanyakan adalah terkait Bupati Majene tidak pernah membentuk tim lebih dulu sebelum menandatangani kerjasama dengan pihak ketiga.

Dimana penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) menyampaikan kerangka acuan kerjasama kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sebagai tim yang membantu kepala daerah dalam menyiapkan kerjasama daerah.

Salah satu videotron berada di simpang lima Masjid Ilaikal Mashir, Jl Ahmad Yani Passangrahan Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae.
Salah satu videotron berada di simpang lima Masjid Ilaikal Mashir, Jl Ahmad Yani Passangrahan Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae. (Tribun-Sulbar.com/Masdin)

"TKKSD atau tim yang dibentuk Bupati yang harusnya melakukan kajian lebih dulu terhadap kerangka acuan kerja dengan sejumlah pertimbangan, seperti kesesuaian KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait," tambahnya.

Lebih lanjut sebagai pemerhati kebijakan, ia ingin kerjasama daerah penting mempertimbangkan kelayakan biaya dan manfaat kerjasama.

"Kalau hanya akan menguras APBD, yah jelas harus dibatalkan," lanjutnya.

Jun menegaskan pelaksanaan KSDPK juga harus melalui sejumlah tahapan, salah satunya persetujuan DPRD, sesuai yang diatur di Pasal 28 Permendagri 22/2020.

"Jelas prosedurnya tidak dilalui, sehingga cacat prosedural dan bertentangan dengan aturan. Kami minta kerjasama itu dibatalkan saja, serta mengalihkan anggarannya untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Masdin

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved