Breaking News:

Karantina Pejabat

Terbaru! Pemerintah Hapus Kompensasi Karantina Mandiri Pejabat, Ini Aturan Baru Seputar Karantina

Pemerintah tegaskan tak ada kompensasi karantina bagi pejabat. Berikut ini adalah perubahan SE terbaru Satgas Covid 19.

kompas.com
ILUSTRASI Karantina WNI dan WNA dari luar negeri 

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah Republik Indonesia menegaskan keringanan untuk masa karantina bagi pejabat publik yang baru saja pulang dari luar negeri tak lagi berlaku.

Pasalnya, hal tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Karantina Pandemi Covid 19.

"Semenjak SE Satgas Nomor 1 Tahun 2022 berlaku, tidak diberlakukan lagi dispensasi pelaksanaan karantina mandiri bagi seluruh pejabat yang dimaksud," kata Wiku Adisasmito, Jubir Satgas Penanganan Covid 19.

Adapun pejabat yang dimaksud dalam SE tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pejabat eselon I, dan juga pejabat negara lainnya.

Karantina terpusat

Karantina wajib dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito (Ist)

Baca juga: Wiku Adisasmito: Obat Molnupiravir di Indonesia Harus Lolos BPOM

Baca juga: RESMI Masa Karantina Bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negara 10-14 Hari, Ini Aturannya

1. Bagi WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, atau perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional menjalani karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid 19 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

2. Bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf i menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri.

3. Bagi WNA, diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri.

4. Tempat akomodasi karantina wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid 19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability)-(CHSE) dan kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau dinas provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan Covid 19.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved