Breaking News:

Tanggapi Usulan Gubernur Lemhanas, Polri Bekerja Atas Amanah UU, Tanggungjawab ke Presiden

Diusulkan di bawah naungan Polri. Trunoyudo mengatakan Polri hingga kini masih mengikuti amanah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Inspektur Pengawasan Daerah (Itwasda) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat (Sulbar) memeriksa kendaraan dinas roda dua dan roda empat personil Kepolisian Resor Polewali Mandar, Selasa (21/12/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Trunoyudo Wisnu Andiko, Analisis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan respon terkait dengan usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo soal posisi Polri sebaiknya di bawah naungan kementerian.

Pihak Polri hingga kini masih mengikuti amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Artinya Polri saat ini bekerja mendasari terhadap amanah UU. Amanah UU tentunya jadi amanah masyarakat dan ini yang masih kita jalani," kata Trunoyudo.

Dalam UU 2/2002 tepatnya dalam Pasal 8 Ayat 1 disebutkan bahwa Polri di bawah Presiden.

Sedangkan dalam Ayat 2 disebutkan Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Sejumlah polisi lalu lintas wanita mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya
Sejumlah polisi lalu lintas wanita mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya Tahun 2020 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Polisi Tangkap Pelaku Penikaman Saat Pesta Miras Peringati Malam Pergantian Tahun di Mamuju

Baca juga: Kapolri kembali Mutasi Perwira, Dirpolairud Polda Sulbar Dijabat Kombes Pol Mochamad Zainul

Sebelumnya, diberitakan bahwa Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengusulkan adanya pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Nantinya, lembaga tersebut akan bertugas untuk menaungi Polri.

"Dibutuhkan lembaga politik setingkat kementerian yang diberi mandat portofolio untuk merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri," kata Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

Saat ini, penanganan masalah keamanan dalam negeri masuk dalam portofolio Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mengingat, tugas yang diemban oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah banyak.

Sehingga perlu dibentuk sebuah institusi yang mana Polri di bawah naungannya.

"Di mana pun keamanan masuk portofolio dalam negeri, kemudian pelaksananya siapa? Dalam negeri fungsinya keamanan ketertiban masyarakat?"

"Kalau beban portofolio Mendagri terlalu berat, kita bisa bentuk kementerian tersendiri. Portofolio keamanan dalam negeri tak kecil dan sederhana, dia kompleks," terangnya.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved