Breaking News:

Opini Tribun Sulbar

PDPB; Ikhtiar KPU Jaga Kualitas Data Pemilih di Masa Non Tahapan Pemilu

Secara konseptual dikenal dua jenis sistem pendaftaran pemilih, yakni berdasarkan skala periode waktu dan berdasarkan hak dan kewajiban.

Editor: Nurhadi Hasbi
Muslim Sunar
Koordiv Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar, Muslim Sunar 

Muslim Sunar
Koordiv Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar

DISKURSUS wacana tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terus mengemuka beberapa tahun belakangan ini.

Jika menilik dari ikhwal dicetuskannya PDPB adalah lahir sebagai respon dialektik untuk menjawab harapan-harapan publik agar kualitas data Pemilu semakin membaik dan meretas berbagai polemik yang seringkali berkembang utamanya saat-saat pelaksanaan Pemilu.

Polemik tersebut salah satunya dalam Pemilu 2019, Bawaslu RI menemukan 1.013.067 identitas pemilih ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) tersebar di 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, polemik ini dipicu oleh akurasi data dinilai ‘tidak valid’.

Sistem Pendaftaran Pemilih

Secara konseptual dikenal dua jenis sistem pendaftaran pemilih, yakni berdasarkan skala periode waktu dan berdasarkan hak dan kewajiban.

Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu periodic list, continuous register dan civil registry.

Sistem periodic list adalah adalah hanya untuk pemilu tertentu saja. Pendaftaran pemillih dilakukan setiap kali hendak menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagaimana diterapkan selama enam kali pemilihan umum pada era orde baru.

Sistem continuous register or list adalah sisitem pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan.

Artinya daftar Pemilih Pemilu tidak dibuang melainkan dimutakhirkan untuk digunakan pada pemilu berikutnya (Surbakti, R dkk., 2011).

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved