Breaking News:

Pemilu 2024

Presidential Threshold Digugat Ke Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR Puan Maharani Cuek

Puan Maharani mengatakan jika baik pihak pemerintah dan legislatif tak ada keinginan untuk membahas soal UU Pemilu.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Ilham Mulyawan
dpr.go.id
Ketua DPR RI, Puan Maharani 

TRIBUN-SULBAR.COM - Presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang tengah menjadi perdebatan di sejumlah kalangan.

Bahkan sejumlah partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia juga tengah memperdebatkan soal hal perihal ambang batas tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Puan Maharani, Ketua DPR Republik Indonesia mengatakan, baik pemerintah dan legislatif saat ini tak berkeinginan untuk membahas Undang-Undang Pemilu tersebut.

Politikus PDIP itu menyebutkan, di DPR sendiri revisi soal UU Pemilu itu sudah final dan tidak akan dibahas lagi.

"Itu sesuai dengan keputusan yang ada," ucap Puan Maharani, Ketua DPR RI.

ILUSTRASI Pemilu
ILUSTRASI Pemilu (kompas.com)

Baca juga: Gatot Nurmantyo: Presidential Treshold 20 Persen Dihapus, Amputasi Salah Satu Fungsi Parpol

Baca juga: Presidential Threshold 20 Persen Lahirkan Calon Presiden Boneka, LaNyalla: Hanya Timbulkan Konflik

Puan berharap jika semua pihak dapat menghormati keputusan yang telah disepakati bersama beberapa waktu lalu itu.

Sebagai informasi, dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yakni Fachrul Razi dan Bustami Zainudin juga telah secara resmi mengajukan gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatannya tersebut, keduanya berharap ambang batas yang semula 20 persen bisa menjadi nol persen.

"Gugatan ke MK ini dalam rangka pengujian material UU Pemilu terkait presidential threshold," kata Bustami Zainudin.

"Kita berharap UU ini menjadi pintu bagi segenap bangsa, terutama para pemimpin di daerah yang potensial untuk bisa berkiprah di tingkat nasional," tambahnya.

Bustami Zainudin menilai segenap bangsa memiliki potensi yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa.

Ia berharap gugatan tersebut bisa diterima oleh MK dan menghasilkan putusan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia.

Tak hanya itu, Bustami Zainudin menilai bahwa gugatan terhadap presidential treshold ini sangat penting. Sebab, UU Pemilu ini ke depannya bisa menjadi rujukan UU Pilkada.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved