OPINI

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Bukti Ketidakadilan?

Dan berdasarkan putusan ini MK menjadi sorotan karena ini pertama kalinya mengabulkan pengujian formil UU yang ssudah jelas jelas cacat.

Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Satriah, Pengurus MT Mar Atul Mut Mainnah 

Oleh: Satriah, Pengurus MT Mar Atul Mut Mainnah

UU Cipta Kerja yang menurut DPR dan Pemerintah akan menyerap banyak tenaga kerja Indonesia masih menuai polemik.

Namun, mirisnya putusan ini tidak serta merta membatalkan UU Cipta Kerja ini, sebaliknya justru MK menetapkan UU ini sebagai UU Inkonstitusional Bersyarat.

Dan berdasarkan putusan ini MK menjadi sorotan karena ini pertama kalinya mengabulkan pengujian formil UU yang ssudah jelas jelas cacat.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, pun menilai putusan inkonstitusional bersyarat tersebut janggal.

Ia menilai ketika MK sudah memutuskan menyatakan UU Ciptaker cacat formil, maka secara tegas seharusnya MK dapat menyatakan batal seluruhnya.

Sementara, menurut dia, putusan MK tersebut seolah menjadi jalan tengah yang membuat bingung pembentuk UU dan masyarakat.

Bukti Ketidakadilan?

Siapapun bisa menilai bahwa putusan MK terkait UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan bersyarat adalah bentuk ketidakadilan terhadap rakyat.

Itu karena terdapat pasal-pasal yang memuluskan jalan pengusaha melakukan investasi padat modal di Indonesia. Terutama birokrasi dan perizinan serta aturan yang mengikat dan memberatkan para pekerja.

Bahkan banyak yang menilai aturan yang tercantum didalamnya juga akan mengancam kepentingan rakyat banyak dalam jangka panjang. Mulai dari Isu HAM, kerusakan lingkungan, jaminan produk halal, pertanahan dan lainnya.

Tidak hanya itu, putusan ini juga mengonfirmasi beberapa hal. Pertama, aturan buatan manusia tidak akan pernah lepas dari konflik kepentingan.

Kedua, memberi celah bagi siapapun untuk mengutak atik hukum sesuai kehendaknya. Ketiga, lembaga yudikatif yang kita kenal sebagai lembaga yang netral juga tidak bisa kita harapkan dalam memberikan keadilan.

Terbukti MK hanya merespon UU Cipta Kerja untuk direvisi tanpa berniat membatalkan apalagi menghapusnya.

Keempat, hadirnya UU Ciptakerja yang kontroversi menunjukan kelemahan hukum buatan manusia, sarat kepentingan, standarisasi hukumnya lentur dan berubah-ubah, ruwet dan gagal memberikan keadilan juga gagal menyolusi persoalan hidup.

Keadilan Hukum Islam

Sebagaimana sistem saat ini, Islam juga memiliki mahkamah yang ditujukan untuk menyelesaikan tindak kezaliman dan ketidak adilan oleh negara yang menimpa setiap orang yang hidup dalam naungan negara.

Entah itu rakyatnya sendiri atau bukan, juga apakah kezaliman itu dilakukan oleh kepala negaranya ataukah pejabat yang lain termasuk para pegawai.

Mahkamah ini dalam Islam dikenal dengan sebutan Qadhi Mazhalim. Rasulullah SAW pernah meriwayatkan sebuah hadits terkait hal ini, beliau menyatakan bahwa perbuatan seorang penguasa baik berupa perintah atau bukan yang tidak sesuai dangan kebenaran ketika memutuskan perkara atau memberikan perintah maka itu termasuk tindakan dzalim.

Suatu ketika pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi kondisi dimana harga barang sangat melambung tinggi.

Lalu, para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, andai saja engkau mematok harga tentu harga tidak akan melambung seperti ini. Rasulullah kemudian menjawab, "Sungguh Allahlah yang menciptakan, memegang dan melapangkan, yang maha pemberi rezeki dan menentukan harga, aku tidak berharap akan berjumpa dengan Allah kelak sementara ada orang yang menuntutku karena kezaliman yang aku perbuat kepada dia dalam perkara yang berkaitan dengan darah dan harta. (HR. Ahmad)

Dalam Islam ketika ditemui sebuah kezaliman, hal ini akan disampaikan kepada kepala negara atau
orang yang mewakilinya yakni Qadhi Madzaalim.

Pun halnya ketika seorang qadhi menegakkan hukum akan berpedoman kepada syariat Islam dalam membela kebenaran dan menghukumi yang bersalah tanpa melihat apakah pelaku kezaliman adalah seorang kepala negara, pejabatnya,atau pegawai yang lain.

Semuanya akan diperlakukan sama dimata hukum.

Hal ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika menjabat sebagi kepala
negara.

Ketika itu, beliau menegur seorang gubernur Mesir Amr bin Ash tatkala ia menghukum seorang pemuda yang terkait minum khamr.

Pemuda itu adalah putra Umar bin Khattab sendiri. Saat itu Amr bin Ash memberikan hukuman kepada pemuda itu didalam rumah padahal seharusnya hukuman itu dilakukam dilapangan terbuka sengan tujuan agar memberikan efek jera.

Mendengar kabar mengenai kondisi ini, Umar lantas menegurnya melalui sepucuk surat kemudian Amr menggiring Abdurrahman bin Umar ke lapangan terbuka dan mencambuknya di depan umum.

Inilah gambaran hukum Islam yang diterapkan dengan standar yang jelas dalam menentukan baik dan benar yaitu mengacu pada syariat.

Jauh berbeda dengan sistem saat ini yang menjadikan standar dalam membuat dan menetapkan sebuah hukum hanya bersandar pada kesepakatan dan kepentingan semata.

Olehnya, sudah sewajibnya kita mendukung dan memperjuangkan tegaknya sebuah institusi yang akan mampu membawa keadilan hakiki bagi umat Islam.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved