OPINI

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Bukti Ketidakadilan?

Dan berdasarkan putusan ini MK menjadi sorotan karena ini pertama kalinya mengabulkan pengujian formil UU yang ssudah jelas jelas cacat.

Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Satriah, Pengurus MT Mar Atul Mut Mainnah 

Keempat, hadirnya UU Ciptakerja yang kontroversi menunjukan kelemahan hukum buatan manusia, sarat kepentingan, standarisasi hukumnya lentur dan berubah-ubah, ruwet dan gagal memberikan keadilan juga gagal menyolusi persoalan hidup.

Keadilan Hukum Islam

Sebagaimana sistem saat ini, Islam juga memiliki mahkamah yang ditujukan untuk menyelesaikan tindak kezaliman dan ketidak adilan oleh negara yang menimpa setiap orang yang hidup dalam naungan negara.

Entah itu rakyatnya sendiri atau bukan, juga apakah kezaliman itu dilakukan oleh kepala negaranya ataukah pejabat yang lain termasuk para pegawai.

Mahkamah ini dalam Islam dikenal dengan sebutan Qadhi Mazhalim. Rasulullah SAW pernah meriwayatkan sebuah hadits terkait hal ini, beliau menyatakan bahwa perbuatan seorang penguasa baik berupa perintah atau bukan yang tidak sesuai dangan kebenaran ketika memutuskan perkara atau memberikan perintah maka itu termasuk tindakan dzalim.

Suatu ketika pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi kondisi dimana harga barang sangat melambung tinggi.

Lalu, para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, andai saja engkau mematok harga tentu harga tidak akan melambung seperti ini. Rasulullah kemudian menjawab, "Sungguh Allahlah yang menciptakan, memegang dan melapangkan, yang maha pemberi rezeki dan menentukan harga, aku tidak berharap akan berjumpa dengan Allah kelak sementara ada orang yang menuntutku karena kezaliman yang aku perbuat kepada dia dalam perkara yang berkaitan dengan darah dan harta. (HR. Ahmad)

Dalam Islam ketika ditemui sebuah kezaliman, hal ini akan disampaikan kepada kepala negara atau
orang yang mewakilinya yakni Qadhi Madzaalim.

Pun halnya ketika seorang qadhi menegakkan hukum akan berpedoman kepada syariat Islam dalam membela kebenaran dan menghukumi yang bersalah tanpa melihat apakah pelaku kezaliman adalah seorang kepala negara, pejabatnya,atau pegawai yang lain.

Semuanya akan diperlakukan sama dimata hukum.

Hal ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika menjabat sebagi kepala
negara.

Ketika itu, beliau menegur seorang gubernur Mesir Amr bin Ash tatkala ia menghukum seorang pemuda yang terkait minum khamr.

Pemuda itu adalah putra Umar bin Khattab sendiri. Saat itu Amr bin Ash memberikan hukuman kepada pemuda itu didalam rumah padahal seharusnya hukuman itu dilakukam dilapangan terbuka sengan tujuan agar memberikan efek jera.

Mendengar kabar mengenai kondisi ini, Umar lantas menegurnya melalui sepucuk surat kemudian Amr menggiring Abdurrahman bin Umar ke lapangan terbuka dan mencambuknya di depan umum.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved