Breaking News:

Gatot Nurmantyo: Presidential Treshold 20 Persen Dihapus, Amputasi Salah Satu Fungsi Parpol

Mantan TNI Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo mengajukan gugatan kepada MK soal presidential treshold yang 20 persen.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Ilham Mulyawan
(KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZES)
Gatot Nurmantyo (KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZES) 

TRIBUN-SULBAR.COM - Jelang pemilihan umum (pemilu) 2024 ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold kembali menghangat.

Dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketentuan dalam pasal tersebut kemudian digugat oleh mantan panglima Tentara Nasional Indonesian (TNI) Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo.

Gatot Nurmantyo melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20 persen dihapus.

Gugatan yang dilayangkan Gatot Nurmantyo tersebut telah tercatat dalam laman MK dengan nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021.

ILUSTRASI Pemilu
ILUSTRASI Pemilu (kompas.com)

Baca juga: Syafruddin Kambo Putra Asli Majene Sulbar Terpilih Jadi Wakil Presiden Dunia Melayu Dunia Islam

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Ultimatum Kapolda se-Indonesia, Bakal Diganti Jika Kasus COVID-19 Melonjak

Gugatan tersebut diajukan oleh kuasa hukum Gatot Nurmantyo, yakni Refly Harun dan Salman Darwis, Selasa (14/12/2021).

Melalui gugatannya, Gatot Nurmantyo meminta MK membatalkan ketentuan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Refly Harun, Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 2, 6A Ayat 5, dan 6A Ayat 2 UUD 1945.

Kuasa hukum mantan Panglima TNI itu menilai warga negara akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa, yaitu presiden dan wakil presiden yang dihasilkan partai politik peserta pemilihan umum.

Tak hanya itu, penggunaan presidential treshold juga akan berdampak terhadap hilangnya salah satu fungsi dari partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved