Breaking News:

Dispensasi Karantina Tak Berlaku Bagi Pejabat yang Pulang dari Perjalanan Non-Dinas

Pengurangan masa karantina tak berlaku bagi pejabat yang pulang dari perjalanan non dinas.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Ilham Mulyawan
imigrasi.go.id
ILUSTRASI Pelaku perjalanan internasional 

TRIBUN-SULBAR.COM - Satgas Covid 19 nasional menyampaikan pengurangan masa karantina tidak berlaku bagi pejabat yang pulang dari perjalanan non dinas.

Pejabat negara yang baru kembali ke Indonesia dari perjalanan non dinas tak diizinkan untuk melakukan karantina mandiri, melainkan di hotel.

"Pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina atau pengajuan karantina mandiri dan harus melakukan karantina terpusat di hotel," ucap Wiki Adisasmito, Jubir Satgas Covid 19.

"Rombongan penyerta keperluan dinas, wajib melakukan karantina terpusat," tambahnya.

Terkait dengan pengurangan masa karantina yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid 19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito (Ist)

Baca juga: Wiku Adisasmito: Obat Molnupiravir di Indonesia Harus Lolos BPOM

Baca juga: Jubir Satagas Wiku Adisasmito Sampaikan Kebijakan PPKM Harus Sesuai Dengan Fakta di Lapangan

Dalam SE tersebut disebutkan pengurangan masa karantina dan/atau pelaksanaan karantina mandiri dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri.

Pengurangan masa karantina hanya berlaku individual dan harus diajukan minimal tiga hari sebelum kedatangan di Indonesia.

Permohonan pengurangan masa karantina harus ditujukan kepada Satgas Penanganan Covid dan berdasarkan evaluasi dari kementerian atau lembaga terkait.

Wiki Adisasmito menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap WNI yang menjalankan karantina mandiri.

"Kami memberikan sejumlah syarat yang ketat seperti kewajiban pelaporan hasil RT-PCR pada hari ke sembilan karantina dan memastikan pengawasan tetap dilakukan hingga masa akhir karantina," jelas Wiku, dikutip dari Kompas.com pada Kamis (16/12/2021).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved