Indeks Risiko Bencana Sulbar Tinggi, Idris Minta BPBD dan Pemkab Masifkan Edukasi Mitigasi Bencana

TRIBUN-SULBAR.COM - Indeks risiko bencana menetapkan Sulbar menjadi provinsi yang paling tinggi potensi bencana di Indonesia.

Indeks bencananya sebesar 166,49.

Berdasarkan data indeks resiko bencana, Majene merupakan urutan kedua tertinggi setelah Maluku Utara untuk sektor kabupaten dari 514 kabupaten di Indonesia.

Artinya, Sulbar sangat rentan dengan bencana.

Sekretaris provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, hal ini menjadi tugas berat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, maupun kabupaten se-Sulbar, agar dapat membangun kesadaran masyarakat agar senantiasa waspada bencana.

"Kedepankan misi edukasi untuk kebencanaan. BPBD dan Pemerintah harus memperkuat komitmen daerah untuk lebih peduli dalam aspek kebencanaan," ujar Idris saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Sarana dan Prasarana Pasca Bencana Tahun 2021, yang berlangsung di Hotel Yaki, Jl. H. Andi Endeng Mamuju, Rabu (8/12/2021).

Sembari menambahkan saat ini sudah seharusnya ada tindakan nyata soal mitigasi bencana.

Dia tak menampik, yang membuat rentan bencana yaitu dalam analisis biologinya, Sulbar memang daerah yang mana di dalamnya banyak peluang-peluang kejadian alam.

Salah satunya gempa bumi, karena daerah Sulbar berada pas di sesar, bahkan bukan hanya di sesarnya tetapi di ujung-ujung sesarnya yang terus berkembang.

“Jangan dulu berbicara sarana dan prasarana, yang harus dibicarakan tentang penyebabnya pekerjaan terlebih dahulu. Kita harus memikirkan bagaimana caranya masyarakat Sulbar lebih peduli terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian alam, karena di negara-negara lain social safetynya lebih hidup," kata Idris

Disampaikan pula, mengenai pendekatan-pendekatan infrastruktur dan aspek kesehatan yang terdampak gempa dianggap sudah ada ilmunya, sehingga data-data tetap diperbaiki.

Dari seluruh pembentuk resiko, Idris menekankan terkait aspek darurat pemerintah.

Seperti faktor alam dan faktor non alam yang mana pemerintahan di dalamnya meliputi insitusi kelembagaan, konsitusi atau kebijakan-kebijakan yang ada. (*)