Breaking News:

Kemenkumham Sulbar

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Kemenkumham Sulbar

Palti menilai, pembahasan Perda ini menyangkut keuangan, seharusnya menghadirkan aparatur pengawas baik internal maupun eksternal.

Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas permohonan harmonisasi atas Raperda Mamuju tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Manakarra di ruang rapat Prof. Baharuddin Lopa, Jumat (3/12/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat kembali melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas permohonan harmonisasi atas Raperda Mamuju tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Manakarra di ruang rapat Prof Baharuddin Lopa, Jumat (3/12/2021).

“Pelaksanaan Rapat Pengharmonisasian Ranperda ini merupakan salah satu wujud nyata atas komitmen jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat dalam memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah di Sulawesi Barat,” ujar Alexander Palti selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Sulbar.

Baca juga: Menko Airlangga Minta Kadin Indonesia Manfaatkan Momentum Presidensi G20 untuk Tingkatkan Investasi

Baca juga: Panitia Pusat Tinjau Langsung Pelaksanaan SKB Praktek di Kantor Kemenkumham Sulbar

Palti menilai, pembahasan Perda ini menyangkut keuangan, seharusnya menghadirkan aparatur pengawas baik internal maupun eksternal.

“Dikarenakan Perda ini menyangkut keuangan sehingga rawan bersentuhan dengan hukum, sehingga diharapkan kehadiran pihak terkait seperti BPK dan Inspektorat selaku APIP,” sambung Palti.

Rekomendasi pelaksanaan rapat tersebut menghasilkan persetujuan bersama setelah melalui diskusi yang aktif dan konstruktif sehingga selanjutnya dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan di DPRD.

Tak hanya itu, pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri Plt. Kepala Bidang Hukum dan Perancang Perartutan Perundang-undangan Kemenkumham Sulbar, serta dari Unsur eksternal yaitu Asisten 1 Bupati, Kabag Hukum, BPKAD dan PDAM Kabupaten Mamuju.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved