Breaking News:

Miliki Kinerja Anggaran yang Baik, Kemenko Perekonomian Terima DIPA 2022

Keseluruhan belanja negara 2022 berjumlah Rp2.714,2 triliun juga harus mendorong kebangkitan nasional dan mendukung reformasi struktural.

Editor: Ilham Mulyawan
ekon.go.id
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022 secara simbolis, kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran serta penyerahan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada para Gubernur di Istana Merdeka, Senin (29/11/2021) lalu. 

TRIBUN-SULBAR.COM - Mengingat pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum berakhir, antisipasi dan mitigasi harus terus disiapkan, termasuk dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ini penting agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilakukan.

Presiden Joko Widodo mengatakan, APBN 2022 harus dirancang responsif, antisipatif, fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Keseluruhan belanja negara 2022 berjumlah Rp2.714,2 triliun juga harus mendorong kebangkitan nasional dan mendukung reformasi struktural.

Sehingga, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, Presiden Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022 secara simbolis, kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran serta penyerahan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada para Gubernur di Istana Merdeka, Senin (29/11/2021) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima DIPA Tahun 2022 secara simbolis.

Menko Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri lainnya berada di Istana negara
Menko Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri lainnya berada di Istana negara untuk menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022 secara simbolis

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan salah satu dari sembilan Kementerian/Lembaga yang memenuhi kriteria, antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022, serta memiliki nilai kinerja penganggaran yang baik.

Melalui APBN, Pemerintah fokus pada enam kebijakan utama, di antaranya melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, peningkatan SDM yang unggul.

Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

"APBN 2022 memiliki peran sentral. Terlebih lagi dalam menghadapi Presidensi G20 Indonesia, dimana Indonesia harus menunjukkan peran nyata dalam menghadapi perubahan iklim, terutama pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan, melalui aksi nyata dalam komitmen pada green and sustainable economy," ujar Presiden Jokowi. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved