Breaking News:

Putusan MK Nyatakan UU Cipta Kerja Cacat Formil, Pemerintah Hormati Keputusan MK

Pemerintah hormati keputusan MK terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Nurhadi Hasbi
kompas.com
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) 

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah menghormati dan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji formil UU Cipta Kerja.

Pihak pemerintah juga akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya.

UU Cipta Kerja ini sejatinya telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 2 November 2020 guna memastikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam perjalanannya, terjadi banyak permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada MK.

Gedung MK
Gedung MK (kompas.com)

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Pemkab Mamasa Batasi Perayaan Natal 2021

Baca juga: Kerap Bikin Macet, Satpol PP Mamasa Larang Pedangang Pasar Mambi Berjualan di Badan Jalan

Sementara itu, putusan MK menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peratura baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukn Undang-Undang Cipta Kerja.

Peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja juga tetap berlaku.

Sesuai dengan tenggt waktu yang ditetapkan oleh MK yatu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak keputusan dibacakan.

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," ucap Airlangga Hartato, Menko Ekon.

UU Cipta Kerja cacat formil

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved