Breaking News:

Terkait UU Cipta Kerja, Pemerintah Siap Laksanakan Putusan MK, Airlangga: Penyiapan Perbaikan

Hal ini, lanjut dia, telah sesuai putusan MK yang telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional

Editor: Ilham Mulyawan
ekon.go.id
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberi keterangan pers bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 lalu.

Tujuannya untuk memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, termasuk perlindungan mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam perjalanannya, terjadi beberapa permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

Semua itu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

Maka, setelah melalui beberapa sidang, pada Kamis (25/11/2021) MK membacakan hasil putusan atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

“Setelah mengikuti sidang MK, Saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi RI serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Putusan MK dimaksud,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada Konferensi Pers secara hybrid, Kamis (25/11/2021).

Airlangga menyebutkan, sebagai terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih ke undang-undang komprehensif, UU Cipta Kerja telah melalui pengujian secara formil dan dinyatakan masih tetap berlaku.

“Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku,” tambah Airlangga.

Hal ini, lanjut dia, telah sesuai putusan MK yang telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional, hingga perbaikan pembentukannya sesuai, dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK.

Yaitu paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Putusan MK juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

"Pemerintah juga akan segera menindaklanjuti Putusan MK dimaksud, melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan lainnya dari MK sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK tersebut," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved