Breaking News:

Airlangga Hartarto

Menko Airlangga Hartarto Janji Perbaiki Undang-undang Cipta Kerja

Dalam putusan sidang digelar pada Kamis (25/11/2021), MK juga menolak gugatan yang diajukan kelompok buruh atas UU Omnibus Law ini.

Penulis: Abd Rahman | Editor: Hasrul Rusdi
ekon.go.id
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Pemerintah melalui Kementrian Koordiantor Bidang Perekonomian akan memperbaiki Undang-undang cipta kerja dalam waktu yang ditetapkan dua tahun.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui konfersi pers yang live di kanal Youtube PerekonomianRI, Kamis (25/11/2021).

Setelah mengikuti putusan dari Mahkamah Konsitusi dan Pemerintah, Airlangga Hartarto akan melaksanakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja.

"Dalam putusan MK bahwa undang-undang cipta kerja masih terus berlaku secara konsitusional, sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukanya sesuai dengan renggang waktu ditetapkan oleh MK," sebut Airlangga.

Baca juga: Terkait UU Cipta Kerja, Pemerintah Siap Laksanakan Putusan MK, Airlangga: Penyiapan Perbaikan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberi keterangan pers bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberi keterangan pers bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (ekon.go.id)

"Yaitu harus dilakukan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan," sambungnya.

Airlangga juga menekankan, pada putusan MK menyarankan kepada pemerintah agar tidak menerbitkan peraturan baru, yang sifatnya strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-undang cipta kerja.

Lebih lanjut ia menyebutkan, pemerintah akan segara menindak lanjuti putusan MK melalui persiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai arahan MK lainya sebagaimna dimaksud dalam putusan MK.

Dikutip dari Tribunwes.com, dalam pembacaan putusan sidang gugatan yang diajukan kelompok buruh atas UU Omnibus Law, Mahakama Konsitusi menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Dalam putusan sidang digelar pada Kamis (25/11/2021), MK juga menolak gugatan yang diajukan kelompok buruh atas UU Omnibus Law ini.

"Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI," kata Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.con Abd Rahman

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved