Pilkades 2021

DPMD Polman Terima 11 Aduan Kecurangan Pilkades 2021, Termasuk Dugaan Bagi-bagi Uang

Pilkades yang dilaksanakan serentak di 67 desa se-Kabupaten Polewali Mandar pada 18 November 2021, diduga ada kecurangan.

Penulis: Hasan Basri | Editor: Hasrul Rusdi
Tribun-Sulbar.com/Hasan Basri
Puluhan warga berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Polman, Kamis (25/11/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) menerima belasan aduan kecurangan pemilihan kepala desa (Pilkades).

Pilkades yang dilaksanakan serentak di 67 desa se-Kabupaten Polewali Mandar pada 18 November 2021, diduga ada kecurangan.

Salah satunya dugaan bagi-bagi uang.

Laporan diterima mulai dari pengaduan langsung dari calon hingga unsur masyarakat.

Baca juga: Demo Dugaan Kecurangan Pilkades di Kantor Bupati Polman, Pengunjuk Rasa dan Satpol PP Adu Mulut

Baca juga: PENYEBAB Kemacetan Panjang di Desa Botteng dan Takandeang Mamuju

Puluhan warga berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Polman.
Puluhan warga berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Polman. (Tribun-Sulbar.com/Hasan Basri)

"Ada 11 aduan yang kami terima," kata Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Polman, Abdul Malik kepada wartawan di kantornya, Kamis (25/11/2021).

Abdul Malik mengaku dari belasan aduan diterima sudah dalam tahap kajian untuk proses selanjutnya.

Ia berjanji dalam waktu dekat ini akan menyampaikan hasil kajian dari aduan masyarakat.

Sebelumnya, puluhan masyarakat berunjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kantor Bupati Polman.

Mereka mendesak agar pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pada Pilkades 18 November 2021 lalu.

Peserta aksi menduga adanya calon secara terang-terangan melakukan money politic untuk mempengaruhi dan mengarahkan wajib pilih dalam Pilkades.

Dugaan ini atas laporan yang mereka terima dari masyarakat.

"Atas laporan ini lah kami melaporkan ke Pemdes untuk ditindaklanjuti," ucap koordinator aksi, Alimuddin.

Ia mendesak agar Indikasi kecurangan ini harus diproses baik secara administrasi, maupun tindakpidana umum.

"Kami menuntut agar pelaku money politik diproses hukum. Tentunya masih ada aturan lainnya yang berkaitan dengan proses itu yakni pembatalan dan diskualifikasi," tegasnya.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved