Breaking News:

Perlindungan Kekayaan Intelektual Jadi Aspek Penting Dalam Sistem Perdagangan Internasional

Karena itu, lanjut Eddy, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melindungi kreasi inovasi bangsa.

Editor: Nurhadi Hasbi
Humas Kemenkumham
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiraej, saat membuka rapat koordinasi teknis kinerja program penegakan dan pelayanan hukum bidang KI dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) se-Indonesia, Selasa 23 November 2021. 

TRIBUN-SULBAR.COM - Sistem perekonomian dunia telah menempatkan pentingnya sistem pelindungan kekayaan intelektual (KI) dalam sistem perdagangan internasional.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiraej, saat membuka rapat koordinasi teknis kinerja program penegakan dan pelayanan hukum bidang KI dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) se-Indonesia, Selasa 23 November 2021.

Kegiatan itu ditangkaikan Kumham Public Relation Summit 2021 di Hotel Sangri-La Jakarta

“Investasi dan lisensi produk kekayaan intelektual telah menjadi aspek penting dalam proses pertumbuhan ekonomi,” kata Eddy Hiraej dalam rilis diterima Tribun-Sulbar.com, Selasa (23/11/2021).

Karena itu, lanjut Eddy, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melindungi kreasi inovasi bangsa.

"Diperlukan adanya sinergi antara pemangku kepentingan dari sektor pemerintah dan privat. Baik di pusat maupun di daerah guna menjalankan strategi nasional KI Agar sistem KI nasional berjalan optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” tuturnya.

Dia menuturkan, dalam strategi nasional KI salah satunya memberikan dukungan pengembangan dan pelindungan terhadap ekonomi kreatif.

“Dengan memajukan ekonomi kreatif yang menjadi basis bagi pengembangan KI, dapat menjadi potensi besar bagi Indonesia untuk mengangkat KI sebagai poros baru ekonomi nasional,” tambah Eddy.

Lanjut Eddy menjelaskan, oleh karena itu masyarakat perlu mendapatkan pembekalan melalui peningkatan akses terhadap informasi dan pengetahuan.

Serta peningkatan keterampilan dan kompetensi yang menunjang proses inovasi.

“Dengan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan KI, seperti institusi pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media akan memudahkan pengembangan ekonomi kreatif tersebut,” tutur dia.

Eddy pun berharap semakin meningkatnya kesadaran para pelaku ekonomi kreatif dalam melindungi KI-nya.

Sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya melalui investasi dan lisensi di bidang kreasi pengetahuan dan inovasi bisnis.

“Sehingga, pertumbuhan sektor ekonomi kreatif nasional dapat meningkat, yang tentunya berpengaruh pada meningkatnya pendapatan domestik bruto serta memberi peluang terbukanya lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Pada kegiatan ini, hadir secara langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, H. M. Anwar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Abdullah, Kepala Subbidang Pelayanan KI, Juani, Kepala Subbagian HRBTI, Muh. Kasim, beserta JFU di bidang pelayanan hukum.(**)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved