Breaking News:

Kemenkumham Sulbar

Koordinasi ke Polresta Mamuju, Kadiv Yankum Kumham Sulbar Paparkan Strategi Pelayanan Bantuan Hukum

Kadiv Yankum didampingi Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Bantuan Hukum dan JDIH, Mardiana.

Editor: Nurhadi Hasbi
Humas Kemenkumham Sulbar
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum) Kantor Wilayah (Kanwi) Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar), Alexander Palti, berkunjung ke Markas Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mamuju, Kamis (18/11/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum) Kantor Wilayah (Kanwi) Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar), Alexander Palti, berkunjung ke Markas Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mamuju, Kamis (18/11/2021).

Kadiv Yankum didampingi Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Bantuan Hukum dan JDIH, Mardiana.

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Baca juga: Kemenkumham Minta Peran Aktif Masyarakat Ikut Mengawasi Orang Asing di Sulawesi Barat

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Sulbar Minta Penguatan Tugas dan Fungsi Rupbasan Mamuju

Mereka diterima Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota (Waka Polresta) Mamuju, AKBP Arianto, di ruangan kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memaparkan terkait strategi peningkatan pelayanan bantuan hukum,

Litigasi untuk masyarakat pencari keadilan melalui peningkatan peran dan tatakelola Kanwil Kemenkumham Sulbar.

Kunjungan ke Polresta Mamuju
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum) Kantor Wilayah (Kanwi) Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar), Alexander Palti, berkunjung ke Markas Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mamuju, Kamis (18/11/2021).

Merespon hal tersebut, Wakil Kepala Polresta AKBP Arianto menyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan dari Kanwil Kemenkumham Sulbar dalam memberikan pelayanan.

Khususnya bantuan hukum bagi masyarakat (miskin) yang sedang berhadapan dengan hukum.

"Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan dapat menyamakan persepsi dan kesepahaman antara Instansi Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum se-Sulawesi Barat untuk mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum," terang Alexander Palti.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved