Breaking News:

Kontroversi Permendikbudristek 30 Tahun 2021, Dosen Unsulbar: Saatnya Kampus Terbuka

Menurtunya, kasus kekerasan dan pelecehan seksual sangat perlu di atur di kampus.

Penulis: Misbah Sabaruddin | Editor: Nurhadi Hasbi
DOk Andi Ismira
Dosen Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Sulawesi Barat Andi Ismira. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Menteri (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Namun Permendikbudristek 30/2021 ini masih menuai pro dan kontra di sejumlah kalangan.

Ada sejumlah frasa dalam kebijakan tersebut diangggap kontroversi.

Bahkan, dianggap melegalkan seks bebas.

Salah satu frasa yang paling disoroti adalah "tanpa persetujuan korban,".

Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Sulawesi Barat, Andi Ismira mengatakan, sudah saatnya institusi pendidikan tidak tabu dengan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual.

Menurtunya, kasus kekerasan dan pelecehan seksual sangat perlu di atur di kampus.

Pihak akademika di Perguruan Tinggi sudah harus terbuka terkait masalah tersebut.

"Karena ini memang kenyataan. Dan bahkan terkadang ditutup-ditutupi kasus-kasus pelecehan di instiusi pendidikan," ujar Ismira kepada Tribun-Sulbar.com, Jumat (19/11/2021).

Ia mengatakan, Permen 30/2021 ini lahir merespon terkait kejadian kekerasan seksual di Riau.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved