Breaking News:

Perda Sarang Walet

Perda Sarang Burung Walet Diharapkan Tingkatkan PAD Mamuju

Wakil Ketua 1 DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta mengatakan, perda tersebut untuk mendorong pendapatan asli daerah.

Penulis: Fahrun Ramli | Editor: Nurhadi Hasbi
Humas Pemkab Mamuju
Wakil Ketua 1 DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menandatangani perda sarang burung walet, Senin (8/10/2021) 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju, mengenai sarang burung walet diharapkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua 1 DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta mengatakan, perda tersebut untuk mendorong pendapatan asli daerah.

"Perda itu mengenai retribusi pajak sarang burung walet," kata Syamsuddin Hatta, saat dihubungi via telepon, Rabu (10/11/2021).

Menurutnya retribusi pajak para pengusaha sarang burung walet sangat menjanjikan.

Sebab 11 Kecamatan di Kabupaten Mamuju, terdapat para pengusaha sarang burung walet.

Selain pajak retribusi sarang burung walet, Pemkab Mamuju juga mengatur tata niaga perdagangan sarang butung walet.

"Agar para petani walet memahami tata niaga perdagangan walet," lanjutnya.

Perda pajak sarang burung walet disahkan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Mamuju, Senin (8/11/2021) lalu.

Namun hingga kini perda tersebut belum dipublikasikan.

Kepala bagian hukum Kabupaten Mamuju, Nur Idah mengatakan perda tersebut masih dalam proses harmonisasi.

"Belum kami lembar daerahkan, jadi belum bisa di publikasikan untuk sementara," kata Nur Idah kapada Tribun-Sulbar.com melalui sambungan telepon, Rabu (10/11/2021).

Hingga saat ini belum diketahui poin-poin penting perda pajak sarang burung walet tersebut.

Serta besaran retribusi pajak yang tertuang dalam perda tersebut.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Fahrun Ramli

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved