Breaking News:

Gonta Ganti Peraturan Wajib PCR, Pemerintah Dinilai Tak Cermat Bikin Kebijakan

Gonta ganti kebijakan wajib PCR bagi pelaku perjalanan, pemerintah dinilai tak cermat dalam bikin kebijakan.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Hasrul Rusdi
kai.id
Petugas sedang melaksanakan tes rapid antigen kepada calon penumpang kereta api 

Banyaknya perubahan kebijakan yang dilakukan dalam waktu singkat menyebabkan aturan yang dikeluarkan berpotensi tidak tersampaikan secara utuh.

Ketimpangan di daerah membuat pengendalian di lapangan terhambat dan ini memicu kekacauan.

"Saya rasa, hal-hal seperti ini harus disinkronkan. Kita kan, sudah mulai bangkit. Beberapa hal terkait komunikasi jangan membingungkan warga."

"Karena mobilitas masyarakat yang terarah, pasti konsepnya jelas dari pusat sampai daerah ini sama," kata Makky Zamzami, Ketua Satgas Covid 19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan, wajib membawa kartu vaksin dan hasil negatif tes RT-PCR atau antigen.
Pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan, wajib membawa kartu vaksin dan hasil negatif tes RT-PCR atau antigen. (kompas.tv)

Baca juga: Kontroversi Syarat Wajib PCR, Epidemolog Sebut Vaksin Dosis Lengkap dan Prokes Sudah Cukup

Baca juga: ATURAN Berubah Lagi! Naik Bus DAMRI Tak Perlu PCR, Simak Regulasi Terbaru dari Pemerintah

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved