Pemprov Sulbar Teken Perjanjian Kerjasama dengan UGM untuk Percepatan Implementasi SPBE

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) tekan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

PKS tersebut dalam rangka penyusunan rencana induk atau implementasi pembangunan dan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Pemprov Sulbar.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulbar akan menyusun Rencana Induk SPBE pada tahun 2022, dan menggandeng pihak UGM.

"Tahun ini kita baru melakukan penandatangan perjanjian kerjasama, tahun depan kita sudah bisa memiliki rencana induk SPBE," kata Safaruddin via WhatsApp kepada Tribun-Sulbar.com, dari Yogyakarta, Kamis (4/11/2021).

Rencana induk SPBE nantinya akan menjadi panduan dalam rangka efektifitas birokrasi melalui transformasi digital.

"Pedoman dan titik awal desain integrasi sistem, sebagai bagian dari proses membangun big data serta menjadi arah untuk pembentukan Sulbar Smart Province" tambah Safarudin.

"Dengan penandatangan kerjasama ini kita berharap dokumen rencana induk dapat selesai tepat waktu, berkualitas, materinya sesuai dengan kebutuhan daerah, sinkron dengan kebijakan nasional saat ini dan nanti" sambungnya.

Penandatangan PKS antara Pemprov Sulbar dan UGM berlangsung di ruang pertemuan Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM, Rabu 3 November 2021.

Hadir dalam acara penandatangan tersebut, Dekan Fisipol UGM, Dr Wawan Mas'udi, Direktur Tim CfDS Fisipol UGM dan Kadis Diskominfo Sulbar Safaruddin SDM.

Kabid Layanan E-Government Muh Ridwan Djafar, Kasi Tata Kelola Muh Fahrurraziq dan Omar Qasas, Staf Bidang Layanan E-Government, turut hadir.

"Seluruh pimpinan, baik Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Prov Sulbar sangat mendukung percepatan transformasi digital," ucapnya.

Kata dia, rencana induk ini sangat urgen, sehingga jika penyusunan dokumen selesai, berharap dapat menjadi pedoman dan titik awal desain dan integrasi sistem sehingga transformasi digital di Pemprov Sulbar dapat berjalan lebih maksimal.

"Kita gandeng UGM karena berbagai pertimbangan, pertama karena UGM adalah salah satu mitra awal tim SPBE nasional dalam menyusun kebijakan dan mengevaluasi SPBE instansi pemerintah," katanya.

Selain itu, UGM adalah universitas yang memiliki komitmen kuat dalam pengembangan teknologi informasi.

"Salah satu wujudnya adalah dengan mendorong program peningkatan kecerdasan digital anak anak muda Indonesia serta melaksakan magang atau KKN tematik untuk pengembangan SPBE," pungkasnya.

Kabid Layanan E-Government Diskominfopers Sulbar Muh Ridwan Djafar menambahkan, rencana induk yang akan disusun terdiri atas arsitektur dan peta rencana SPBE Sulbar selama lima tahun.

Memuat paling tidak visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, arah kebijakan dan peta rencana strategis SPBE.

"Penyusunanannya mengacu pada rencana induk nasional yang terdapat pada lampiran Perpres 95 tahun 2018, RPJMD dan kesesuaian kebutuhan masing masing daerah," jelasnya.

Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas'udi mengatakan, pihaknya akan membantu Pemprov Sulbar semaksimal mungkin untuk pencapaian target pembangunhan SPBE, dengan melibatkan tenaga tenaga terbaik yang dimiliki dari lintas fakultas yang terkait transformasi digital.

"Pihak UGM juga siap memfasilitasi keterhubungan dengan pihak berkompeten dalam kebijakan SPBE di tingkat nasional dari kementerian dan lembaga terkait," ucap Dr Wawan.

Dikatakan, rencana induk SPBE Sulbar akan menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan SPBE di dalam empat area yakni tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi serta SDM SPBE.

"Yang mana, kebijakan, strategi dan implementasi pengembangan SPBE itu tidak hanya sekedar urusan hardware dan software, tapi lebih jauh adalah tentang bagaimana layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik dapat semakin cepat, transparan dan akuntabel" tuturnya Wawan Mas'udi.(*)