DPRD Kabupaten Mamuju Tolak Pengangkatan PPPK Tahun 2021

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Beredar surat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten terkait menolak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apabila penggajiannya dibebanka ke Pemkab.

Surat rekomendasi bernomor 170/141/XI/2021 ditujukan Kepada Bupati Mamuju, dikeluarkan pada tanggal 2 November 2021.

Rekomendasi tersebut ditanda tangani Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, H Syamsuddin Hatta, berisi dua poin.

Pertama, DPRD menolak program pengangkatan PPPK apabila penggajiannya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten dan meminta agar pengangkatan PPPK dibebankan kepada kementerian republik Indonesia terkait.

Kedua, DPRD Mamuju meminta untuk menghentikan segala proses penerimaan PPPK tahap kedua dan tahap ketiga.

Rekomendasi ditembuskan kepada Kepala BKPP Mamuju, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Mamuju, Kepala Inspektorat Mamuju, dan Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju.

Surat tersebut keluar setelah badan anggaran DPRD Mamuju menggelar rapat tanggal 2 November 2021 membahas surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-98/PK/2021 sifat segera tanggal 25 Juli 2021 tentang pengangkatan PPPK tahun anggaran 2021.

Terpisah, Ketua DPRD Mamuju, Azwar Ashari Habsi, mengatakan tidak mengetahui adanya rekomendasi penolakan penerimaan PPPK.

"Intinya saya tidak tahu rekomendasi itu, tanyakan langsung sama pak Wakil," kata Azwar Ashari, saat dihubungi, Kamis (4/11/2021).

Lebih lanjut, surat rekomendasi tersebut tampa persetujuannya sebagai Ketua DPRD Mamuju.

Dia juga membeberkan bahwa sangat setuju dengan adanya pengangkatan PPPK di Kabupaten Mamuju.

"Jadi intinya saya mendukung pengangkatan PPPK," ungkap Azwar Ashari.

Sementara, saat dikonfirmasi ke Wakil Ketua DPRD Sulbar Syamsuddin Hatta terkait rekomendasi tersebut belum direspon.(*)

Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin