Realisasi Belanja APBN Pemprov Sulbar Naik di Triwulan III 2021 Hingga Rp10,4 triliun

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Fahrun Ramli

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke-75, Kementerian Keuangan menggelar jumpa pers via virtual, Selasa (2/11/2021) via aplikasi Zoom.

Jumpa pers virtual ini terkait capaian kinerja Pemerintah provinsi Sulawesi Barat, dalam memaksinalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga triwulan III (Juli – September) 2021.

Sebanyak tiga pembahasan pokok capaian kinerja APBN sampai dengan triwulan III tahun 2021.

Pembahan pertama mengenai realisasi belanja APBN di regional Sulawesi Barat, triwulan III 2021 mengalami peningkatan.

Dimana pada tahun 2020 realisasinya mencapai Rp7,55 triliun, mengalami peningkatan pada 2021 sebesar Rp10,4 triliun.

Adapun jenis belanja yang mengalami peningkatan yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial.

Pembahasan kedua mengenai perkembangan perpajakan triwulan III tahun 2021.

Penerimaan pajak di lima sektor terbesar di Sulbar, pada triwulan III 2021 terus mengalami peningkatan.

Sektor administrasi pemerintah dan jaminan sosial wajib, penerimaan pajak kontribusi 26,97 persen.

Sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, penerimaan pajak kontribusi 21,29 persen.

Sektor konstruksi, penerimaan pajak kontribusi 18,24 persen.

Sektor perdagangan besar dan eceran penerimaan pajak kontribusi 14,63 persen.

Sektor industri pengelolaan 6,05 persen.

"Adapun pemulihan ekonomi nasional di Sulbar dilaksanakan lewat empat program," kata Kepala Kanwil DJPB Sulbar, Oka Laksana saat menerangkan materi, Selasa (2/11/2021).

Pertama program infrastruktur konektivitas, pagu anggaran Rp 1,65 triliun terealisasi Rp 1,48 trilun.

Sebanyak 298 paket preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Sulbar.

Kedua program perumahan dan kawasan permukiman, pagu anggaran Rp 84 miliar terealisasi Rp 74 miliar.

Ada 1.009 kegiatan penyelenggaraan sanitasi yang layak, 169 kegiatan penyelenggaraan air minum yang layak, dan satu kegiatan penyediaan akses rumah layak huni.

Ketiga program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, pagu anggaran Rp 6,2 miliar terealisasi Rp 5,5 miliar.

Ada 42 kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian, dan delapan rencana kegiatan perluasan dan perlindungan lahan pertanian.

Keempat program pengelolaan perikanan dan kelautan, pagu anggaran Rp 75 juta, terealisasi Rp 26 juta saja.

Sebanyak 300 rencana kegiatan pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan. Dan dua kegiatan pemantauan operasi armada.(*)