Breaking News:

8.961 Tenaga Kesehatan Terima Dobel Insentif, BPK: Kelebihan karena Duplikasi Data

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kelebihan insentif tenaga kesehatan karena adanya duplikasi data.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Ilham Mulyawan
kompas.com
Tangkapan layar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Agung Firman Sampurna dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, Senin (11/1/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah memutuskan untuk tidak menarik kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang telah dibayarkan di tahun 2021.

Pihak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kelebih insentif itu dihitung sebagai kompensasi untuk insentif lanjutan hingga kelebihan pembayaran terpenuhi.

Berdasarkan data, pada periode Januari-Agustus 2021ada sebanyak 1.053.358 nakes yang menerima insentif dan sebesar 8.961 nakes yang menerima kelebihan pembayaran dengan jumlah yang bervariasi antara Rp178 ribu hingga Rp 50 juta per orang.

"Duplikasi data nakes ini hanya sekitar satu persen dari total nilai insentif yang disalurkan," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan (Menkes).

Dua orang tenaga kesehatan beristirahat sejenak saat menunggu pasien di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). RSU tersebut menambah ruang isolasi untuk pasien COVID-19 menjadi 22 kamar serta menambah jumlah tenaga medis sekaligus memperpanjang jam shift kerja, untuk mengantisipasi lonjakan karena Ciamis masuk dalam zona merah COVID-19 dan Jabar masuk kategori sinyal bahaya penularan COVID-19 dari Kemenkes.
Dua orang tenaga kesehatan beristirahat sejenak saat menunggu pasien di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). RSU tersebut menambah ruang isolasi untuk pasien COVID-19 menjadi 22 kamar serta menambah jumlah tenaga medis sekaligus memperpanjang jam shift kerja, untuk mengantisipasi lonjakan karena Ciamis masuk dalam zona merah COVID-19 dan Jabar masuk kategori sinyal bahaya penularan COVID-19 dari Kemenkes. (kompas.com)

Baca juga: Komisi IV DPRD Polman Kaget, 9 Bulan Insentif Dua Ribu Nakes Belum Dibayarkan

Baca juga: Tak Ada Sanksi Bagi Nakes yang Tidak Kembalikan Dobel Transfer Insentif, Kemenkes: Sesuai Haknya

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved