Breaking News:

Bahas Strategi Pengembangan Pendapatan Daerah, TAPD dan Banggar Gandeng BPC HIPMI Mamuju

"Pemasangan alat ini kami liat tidak adil, ada yang difasilitasi namun ada juga tempat usaha yang tidak diberikan," sebut Andi Aso, Sabtu (30/10/2021)

Penulis: Abd Rahman | Editor: Hasrul Rusdi
Tribun-Sulbar.com/Abd Rahman
Bahas Strategi Pengembangan Pendapatan Daerah, TAPD dan Banggar Gandeng BPC HIPMI Mamuju 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mamuju dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) rapat membahas strategi pengembangan pendapatan daerah di Ruang Paripurna DPRD Mamuju, Jumat ( 29/10/2021) malam.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta menghadirkan sejumlah pihak yang dianggap kompeten dan mampu memberikan masukan terkait strategi dan pengelolaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mamuju.

Salah satu lembaga yang hadir untuk dimintai saran dan masukan yaitu dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mamuju.

Hadir Ketua HIPMI Mamuju, Andi Baso Darul Aksan didampingi Sekum Sudarman Abdul Rajab, Ketua Bidang Investasi, Infokom dan Kerjasama Internasional Lalu Artana dan salah satu Ketua Bidang HIMPI Sulbar, Hasri Jack.

Baca juga: Longsor di Poros Mamuju-Mamasa, Kendaraan Roda Empat Tak Bisa Melintas

Baca juga: Harga Telur Ayam Ras di Pasar Sentral Majene Tembus Rp 45 Ribu Per Rak

Bahas Strategi Pengembangan Pendapatan Daerah, TAPD dan Banggar Gandeng BPC HIPMI Mamuju
Bahas Strategi Pengembangan Pendapatan Daerah, TAPD dan Banggar Gandeng BPC HIPMI Mamuju (Tribun-Sulbar.com/Abd Rahman)

Andi Baso, pada rapat itu menyampaikan bahwa situasi pandemi Covid-19 dan gempa bumi yang melanda Mamuju membuat pertumbuhan ekonomi di daerah ini terpuruk.

Sehingga hal tersebut, mengakibatkan pelaku usaha nyaris gulung tikar. Kendati demikian saat ini geliat usaha dan pertumbuhan ekonomi sudah mulai berangsur normal.

Selain maksimalisasi pungutan pajak dan retrebusi diberbagai bidang usaha, Andi Baso menyarankan Pemkab Mamuju agar dapat berlaku adil terutama dalam hal pemberiaan sarana dan prasarana seperti pemasangan alat control pengutan pajak dan retrebusi.

"Pemasangan alat ini kami liat tidak adil, ada yang difasilitasi namun ada juga tempat usaha yang tidak diberikan," sebut Andi Aso, Sabtu (30/10/2021).

Andi Baso mengatakan, pelaku usaha yang tidak mendapatkan alat tentu akan kesulitan untuk memungut retrebusi atau mengenakan pajak bagi pelanggan.

"Kalau boleh semua pelaku usaha difasilitasi alat, Kami juga menyarankan Pemda atau dinas terkait dapat memberikan riword kepada pelaku usaha yang taat membayar pajak," bebernya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved