59 Peserta SKD CPNS di Sulbar Diduga Curang, Rahim: Bikin Kecewa Harus Ditelusuri Siapa Pelakunya

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim, merasa sangat kecewa terhadap hasil rekrutmen CPNS 2021 di Sulawesi Barat (Sulbar).

Kekecewaan itu diungkap Abdul Rahim, menyusul adanya temuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap adanya indikasi kecurangan.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan adanya dugaan kecurangan pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021.

Baca juga: Dugaan Kecurangan SKD CPNS 2021, Ketua DPRD Mamasa: Sangat Mencoreng

Baca juga: Dugaan Kecurangan SKD CPNS 2021, Pekan Depan Polda Sulbar Mulai Panggil Instansi Terkait

Beredar surat edaran temuan ditujukan ke Menpan RB bahwa ada kecurangan di Sulbar.

Kecurangan itu terjadi di titik lokasi (tilok) Mandiri Cost-Sharing Mandiri Kabupaten Mamuju, Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat (Gedung PKK Prov Sulawesi Barat).

Pelaksanaan SKD CPNS di tilok mandiri cost-sharing ini berlangsung pada 14-25 September 2021.

Tim BKN yang bertugas telah melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan sesuai dengan Lampiran Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Keamanan Informasi Pelaksanaan Seleksi CAT BKN Nomor FRM/OPR/029.

Laporan dugaan kecurangan berasal dari laporan Tim BKN pada 23 September 2021 dan media daring menunjukkan pengerjaan tidak wajar.

Satu PC dari tilok ini dibawa ke BKN Kantor Regional Makassar untuk dilakukan forensik IT oleh Tim BSSN.

Hasil forensik menunjukan terdapat aplikasi remote Zoho Meeting (Zoho Assist) yang diinstall pada 12 September 2021.

Aplikasi ini terbukti dipakai pada saat pelaksanaan SKD pada tanggal 16 September 2021 Sesi I.

Peserta diduga mendapat bantuan dari pihak lain mendapat nilai tertinggal nasional, yakni 510.

Dari hasil analisis ML, terdapat 40 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan.

Begitupun, di Mamasa terdapat 19 orang terlibat melakukan kecurangan.