Breaking News:

Kemenkumham Sulbar

Kemenkumham Sulbar Berikan Penyuluhan Hukum di SMA Negeri 1 Tobadak Mamuju Tengah

Hal tersebut disampaikan, Mardiana saat pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Kemenkumham Sulbar di SMA Negeri 1 Tobadak Mamuju Tengah, Jumat (8/10/2021).

Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH Kemenkumham Sulbar, Mardiana 

TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH Kemenkumham Sulbar, Mardiana berharap pelajar maupun para pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Tobadak dapat lebih mengerti hukum dan tidak buta terhadap peraturan.

Hal tersebut disampaikan, Mardiana saat pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Kemenkumham Sulbar di SMA Negeri 1 Tobadak Mamuju Tengah, Jumat (8/10/2021).

“Pada Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kemenkumham Sulbar memiliki beberapa layanan dan salah satu di antara layanan tersebut adalah pemberian penyuluhan hukum keliling yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dan informasi mengenai aturan- aturan hukum yang berlaku di negara kita,” ujar Mardiana.

Kemenkumham Sulbar berikan penyuluhan hukum di SMA Negeri 1 Tobadak Mamuju Tengah, Jumat (8/10/2021).
Kemenkumham Sulbar berikan penyuluhan hukum di SMA Negeri 1 Tobadak Mamuju Tengah, Jumat (8/10/2021). (Ist/Tribun-Sulbar.com)

Ia juga mengakui bahwa pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling kepada Masyarakat, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat sambangi sekolah guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum bagi pelajar sejak dini sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan patuh terhadap norma hukum.

Sementara itu, Ramli, S.H. selaku penyuluh hukum menyampaikan materi tentang ‘Stop Sebar Hoax Pandemi Covid-19’, yang menyampaikan pengertian hoax, media sosial penyebaran hoax terbanyak, beberapa contoh hoax dan sebagainya.

“Ada banyak ciri dari hoax antara lain menciptakan kecemasan, kebencian dan permusuhan, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dijadikan tempat klarifikasi, pesan sepihak dan berat sebelah, adanya manipulasi dan sebagainya,” ujar Ramli.

“Banyak cara yang dapat dilakukan agar hoax tidak tersebar luas diantaranya adalah memeriksa sumber dan fakta dari berita tersebut apabila ditemukan ketidakjelasan atau ketimpangan dalam berita sebaiknya tidak disebarluaskan agar meminimalisir adanya kerugian pada pihak terkait.

Baca juga: Daftar Nama Siswa Wakili Sulbar di Kompetisi Sains Madrasah Online Nasional

Baca juga: Fitur di Aplikasi PeduliLindungi Bisa Diakses di 15 Aplikasi Ini, Termasuk Gojek

Adapun sanksi bagi penyebar hoax terdapat pada Pasal 28 (1) yang diatur pada UU No.19 Tahun 2016 atas perubahan dari UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutup Ramli.

Dalam kesempatan yang sama itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tobadak sangat mengapresiasi kegiatan penyuluh hukum dan bantuan hukum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.

Ia berharap kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan secara rutin kepada tiap-tiap sekolah agar para pelajar dapat melek hukum.

“Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat membuat para pelajar maupun para guru yang ada di SMA Negeri 1 Tobadak dapat lebih mengerti hukum dan tidak buta terhadap peraturan yang ada di sekitar kita, terutama yang berhubungan langsung dengan kita sendiri atau orang-orang terdekat kita,” ujar Suaeb.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved