Breaking News:

OPINI

Diskursus Tuntutan Regulasi dan Perlunya Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

Menjawab masalah ini maka alternatif untuk metode menulis untuk pemberian hak pilih kembali patut untuk dipertimbangkan.

Editor: Ilham Mulyawan
Dokumentasi Muhammad untuk Tribun-Sulbar.com
Dosen Ilmu Politik Unsulbar, Muhammad 

Harapannya tentu saja agar efisiensi pembiayaan pengadaan logistik Pemilu dapat dilakukan dan yang paling penting adalah beban kerja penyelenggara adhoc Pemilu di tingkat KPPS tidak terlalu berat.

Hal tersebut karena KPPS tidak perlu lagi membuka dan melipat kembali 5 surat suara sebagaimana Pemilu 2019 yang lalu dan sekali menghitung perolehan suara di tiap lembar surat suara, 5 pemilihan dapat diselesaikan sekaligus.

Dengan kata lain, efisiensi yang diperoleh bukan hanya pada aspek pembiayaan Pemilu, tapi juga beban kerja dan waktu bagi pemilih dan KPPS.

Penting untuk memikirkan beban kerja KPPS di lapangan agar tidak sama lagi dengan Pemilu 2019.

Oleh karena kita tidak mungkin bisa membayangkan jika tidak ada lagi yang mau menjadi KPPS karena trauma sedangkan penghargaan (honorarium) atas beban kerja mereka sangat tidak sebanding.

Adapun dengan metode menulis bukanlah hal baru di Indonesia karena faktanya Pemilu 1955 pernah menggabungkan menulis sekaligus mencoblos.

Hal tersebut membuktikan bahwa jika faktanya di tahun 1955 Indonesia yang rakyatnya baru 10 tahun lepas dari penjajahan bisa baca dan tulis dalam sistem Pemilunya.

Maka sekarang dimana rakyat lebih maju dan melek teknologi harusnya lebih siap dibanding para pemilih di Pemilu 1955.

Apalagi jika yang ditulis pemilih hanyalah angka nomor urut para calonnya bukan menulis namanya.

Tuntutan Regulasi

Hanya saja dalam melakukan penyederhanaan dari 5 lembar surat suara menjadi 1 lembar surat suara aspek regulasi yang mengatur pun harus ikut berubah terutama misalnya di pasal 353 UU no.7 tahun 2017 yang mengatur pemberian surat suara dengan cara mencoblos.

Selain juga tentu saja pasal 386 yang mengatur keabsahan surat suara yang semula adalah tercoblos maka perlu disesuaikan menjadi menulis pilihan.

Adapun pada pasal 342 yang mengatur isi dari surat suara dimana pasal ini mengatur bahwa surat suara terdapat gambar dan nomor urut partai politik beserta nama dan nomor urut calonnya juga perlu penyesuaian karena nama dan dan nomor urut calon tidak perlu dicantumkan di surat suara.

Pemilih cukup menuliskan nomor urut calon pilihannya di surat suara dan adapun gambar dan nama calon dapat dipajang di TPS sebagai panduan mamilih bagi para pemilih.

Selain pada pasal yang mengatur tentang pemberian suara dan isi dari surat suara, gagasan penyederhanaan surat suara pada Pemilu 2024 ini juga berimbas pada pasal yang mengatur pindah memilih.

Adalah pasal 348 jika terjadi penyederhanaan surat suara maka perlu penyesuaian bagi pemilih yang pindah memilih. Deretan pasal-pasal ini adalah yang perlu dicermati manakala penyederhanaan surat suara mendesak untuk dilakukan.

Ganjalan Program Legislasi

Pertanyaan kemudian muncul, mungkinkah penyederhanaan dan perubahan undang-undang ini akan terlaksana?

Sementara kita mengetahui bahwa pembahasan RUU Pemilu telah ditarik dari daftar program legislasi prioritas di tahun 2021 ini.

Selain itu dibeberapa kesempatan DPR RI menyiratkan bahwa UU Pemilu dan UU Pilkada tidak akan direvisi.

Fenomena ini jelas akan menimbulkan kecemasan perihal kompleksitas Pemilu dan Pilkada yang akan dilaksanakan serentak di tahun 2024.

Belum lagi akhir masa tugas penyelenggara Pemilu akan berakhir tahun 2022 mendatang yang akan diikuti penyelenggara di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Tentu beban penyesuaian kerja bagi penyelenggara juga dituntut agar lebih progresif dalam menghadapi perubahan demi perubahan teknis kepemiluan dan Pilkada sekaligus. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved