Breaking News:

Pemkab Mamasa

Gara-gara Dana PEN, Legislatif dan Eksekutif Mamasa Tak Sepakati KUA-PPAS

Sebagian anggota DPRD Mamasa tidak menyetujui pinjaman dana PEN, lantaran mesti mendapat persetujuan pihak DPRD.

Penulis: Semuel Mesakaraeng | Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar.com/Samuel Mesakaraeng
Ketua DPRD Mamasa, Orsan Soleman B, saat diwawancarai Tribun-Sulbar.com 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sempat menimbulkan polemik di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Pasalnya, tidak ada kesepakatan antara pihak DPRD Mamasa dan pemerintah daerah, terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022.

Hal itu, setelah beberapa kali jadwal paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS ditunda dan dibiarkan alot hingga tak dijadwalkan ulang.

Penundaan yang berakhir ditiadakannya kesepakatan itu, disebabkan adanya dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang termuat pada KUA-PPAS 2020.

Sebagian anggota DPRD Mamasa tidak menyetujui pinjaman dana PEN, lantaran mesti mendapat persetujuan pihak DPRD.

Menurut Bupati Mamasa, H. Ramlan Badawi, pengajuan pinjaman dana PEN tidak mesti mendapat persetujuan DPRD.

"Kita hanya menyampaikan kepada DPRD, tidak meminta persetujuan," ujar Bupati Mamasa, beberapa pekan lalu.

Sementara itu, Ketua DPRD Mamasa, Orsan Soleman B, tak menampik, dana PEN menimbulkan polemik.

Akibatnya, pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 lewat dari penjadwalan dan berujung tidak ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.

Namun kata dia, jika tidak terjadi kesepakatan, itu berarti pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan dengan mengajukan Ranperda APBD tahun 2022.

APBD tahun 2022 itu menurutnya, berdasarkan KUA-PPAS yang dirancang tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

"Karena tidak ada kesepakatan, maka KUA-PPAS menjadi acuan postur APBD tahun 2022," ungkap Orsan Soleman B, Rabu (29/9/2021).

Namun, persoalan PEN lanjut Orsan, dinyatakan selesai, setelah beberapa dewan yang menolak, pada akhirnya paham terkait regulasinya.

"Pada akhirnya kan dana PEN ini juga dibahas pada perubahan anggaran, terkait bunga pinjaman," pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com/Semuel Mesakaraeng

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved