Breaking News:

DPRD Mamasa

LPJ Pelaksanaan APBD 2020 Mamasa Ditolak Fraksi Gabungan PPP-Gerindra

Reskianto menyampaikan, alasan dia menolak karena tidak menemukan substansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.

Penulis: Semuel Mesakaraeng | Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar.com/Samuel Mesakaraeng
Penyerahan Ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Mamasa 2020 oleh Ketua DPRD Mamasa kepada Bupati H Ramlan Badawi. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamasa, Sulawesi Barat, gelar rapat paripurna, Selasa (28/9/2021).

Rapat paripurna membahas penyampaian pendapat akhir fraksi, terhadap persetujuan Renperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.

Pada kesempatan itu, delapan fraksi diminta menyampaikan pendapat akhirnya.

Satu diantaranya menolak rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, ditetapkan jadi peraturan daerah.

Adapun yang menolak yakni fraksi gabungan persatuan pembangunan indonesa raya.

Penolakan itu disampaikan juru bicaranya, Reskianto Taula'bi Kia.

Reskianto menyampaikan, alasan dia menolak karena tidak menemukan substansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.

Dia meragukan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Mamasa.

"Prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas terkait transparansi pemerintah daerah sangat dipertanyakan," ujarnya.

Pada pelaksanaan APBD tahun 2020, pihaknya menilai performen pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD tahun 2020 cukup tinggi, yakni 96,26 persen.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved