PEMBELAAN Satgas Covid-19 Majene Soal Kerja dari Kantor 75 Persen, Inmendagri 50 Persen

Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Majene.

Penulis: Misbah Sabaruddin | Editor: Hasrul Rusdi
TribunSulbar.com/Misbah Sabaruddin
Sekretatis Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Majene, Ilhamsyah DJ 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Kabupaten Majene saat ini berada di zona kuning (risiko rendah) berdasarkan peta risiko penyebaran Covid-19 Provinsi Sulbar per tanggal 5 September 2021.

Kabupaten Majene mengalami penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi level 2. Setelah sebelumnya sempat berada di level 3.

Hal itu sesuai Inmendagri nomor 44 tahun 2021 dan berlaku sejak 22 September - 5 Oktober 2021.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Majene mengeluarkan surat edaran nomor 24 tahun 2021.

Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Majene.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Jumat 24 September 2021: Potensi Hujan Ringan di 5 Wilayah Sulbar

Baca juga: Kronologi Mayat Perempuan Ditemukan Membusuk Dalam Rumah di Tinambung Polman

Sekretatis Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Majene, Ilhamsyah DJ
Sekretatis Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Majene, Ilhamsyah DJ (TribunSulbar.com/Misbah Sabaruddin)

Namun, hal tersebut menuai sorotan publik.

Pasalnya, isi surat edaran tidak sesuai dengan ketentuan Inmendagri nomor 44 tahun 2021.

Surat edaran memuat, pelaksanaan kegiatan perkantoran menerapkan Work From Office (WFO) 75 persen dan Work From Home (WFH) 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.

Sedangkan, Inmendagri nomor 44 tahun 2021 mengatur, wilayah zona kuning dan hijau melaksanakan kegiatan perkantoran menerapkan WFO 50 persen dan WFH 50.

Menanggapi hal tersebut, Sekretatis Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Majene, Ilhamsyah DJ mengatakan, aturan di surat edaran itu dibuat atas pertimbangan jumlah pegawai di Majene.

Ia menuturkan, banyak OPD yang kekurangan pegawai sehingga aturan 50 persen tidak cukup untuk pelayanan optimal.

Baca juga: 3 Anak SSB PS Polman Ikut Latihan Akademi PSM Makassar Jelang EPA Liga 1 U-16

Baca juga: Sekertaris Gerindra Sulbar Prediksi Persik Kediri Menang Skor 2-0 Kontra PSM Makassar

"Kita pertimbangkan jumlah pegawai di Majene yang sedikit. Kalau kita pakai 50 : 50, kasian masyarakat banyak mengeluh tidak dilayani maksimal. Makanya kita tambah 75 persen kerja di kantor," ujar Ilhamsyah, Kamis (22/9/2021).

Ia mengatakan, terkait tidak sesuainya surat edaran bupati dan Inmendagri tak masalah, karena tetap mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing.

"Kita melihat jumlah pegawai di Majene kurang. Itu jadi dasar kami. Tidak masalah sejauh tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat," pungkasnya. (*)

 

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Misbah Sabaruddin

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved