Breaking News:

Pajak Kendaraan Dinas

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemprov Sulbar Capai Rp 400 Miliar

Dia meminta Gubernur Ali Baal Masdar dan Sekprov Muhammad Idris merespon seriusi masalah ini.

ist/Tribun-Sulbar.com
ilustrasi kendaraan dinas 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menemukan adanya tunggakan pajak kendaraan dinas Pemprov Sulbar mencapai Rp 400 miliar.

Tunggakan pajak kendaraan dinas Pemprov Sulbar ini terkuak dalam rapat Banggar DPRD Sulbar, dipimpin langsung Wakil Ketua I, Usman Suhuriah, di Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Jumat (10/9/2021).

"Jadi berhentilah pemerintah daerah kampanye ke masyarakat bayar pajak," kata Usman, Jumat (10/9/2021).

Lanjutnya, kekecewaan DPRD Sulbar muncul setelah mendengar adanya tunggakan pajak mencapai ratusan miliar.

Dia meminta Gubernur Ali Baal Masdar dan Sekprov Muhammad Idris merespon seriusi masalah ini.

"Karena bukan hanya berhubungan pendapatan saja, tapi ketaatan membayar pajak juga," ungkap Usman.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah
Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah (Tribun-Sulbar/Habluddin)

Padahal, ungkap dia, setiap tahun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan.

Termasuk di dalamnya ada pembayaran pajak kendaraan.

"Jadi patut diduga Pemprov menganggarkan pembayaran pajak tapi tidak digunsksn sesuai peruntukannya," bebernya.

Selain itu, kata dia, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan maksimal kalau tidak adanya optimisme.

Sampai berita ini diterbitkan upaya konfirmasi masih dilakukan ke Pemprov Sulbar terkait poin-poin tunggakan kendaraan dinas tersebut.(*)

Laporan Wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin

Penulis: Habluddin Hambali
Editor: Nurhadi Hasbi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved