Breaking News:

Kementerian Hukum dan HAM Sulbar Menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Turut hadir Kepala Divisi Pemayarakatan, Robianto, Pejabat Struktural serta tim WBK/WBBM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar.

Ist/Tribun-Sulbar.com
Tim WBK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi di Aula Pengayoman, Senin (23/8/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Menghadapi penilaian Tim Penilai Nasional Kementerian PAN/ RB dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Tim WBK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi di Aula Pengayoman, Senin (23/8/2021).

Selain persiapan penilaian tim TPN, rapat tersebut juga membahas hasil monitoring Penguatan Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, beberapa hari yang lalu melalui simulasi Desk Evaluation.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, H.M Anwar pada kesempatan itu menyampaikan agar rekomendasi berita acara hasil monitoring dan evaluasi oleh tim TPI segera ditindaklanjuti, sebagai bahan persiapan penilaian TPN.

Tim WBK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi di Aula Pengayoman, Senin (23/8/2021).
Tim WBK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi di Aula Pengayoman, Senin (23/8/2021). (Ist/Tribun-Sulbar.com)

“Agar seluruh tim dapat saling berkoordinasi serta lebih pro aktif untuk bersinergi, dalam mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai satuan kerja berpredikat WBK,” pungkas Anwar.

Ia berharap, 3 (Tiga) UPT di jajarannya yang juga disusulkan ke penilaian TPN dapat meraih predikat WBK tahun ini.

Dalam kesempatan yang sama itu, Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida, selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI juga memberikan arahan terkait hasil Monitoring Penguatan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM yang dilakukan oleh tim TPI.

“Ada beberapa data dukung implementasi yang belum memadai, artinya harus melakukan perbaikan sebelum dilakukan evaluasi oleh TPN, masing-masing area prubahan agar mempersiapkan dan melakukan pendalaman pemahaman pada area perubahannya,” sambungnya.

Baca juga: Realisasi Anggaran DAK Fisik Tahun 2021 Kabupaten Mamuju Rendah, Hanya Rp 19,9 Miliar

Baca juga: Realisasi Rendah, DJPb Sulbar Ingatkan Gubernur Revisi Kontrak DAK Fisik

"Usahakan 100 Responden Survei penerima layanan dapat dihubungi dan tidak terkendala jaringan. Pengiriman link survey dari TPN selain lewat WA dapat berupa pengiriman Link melalui SMS Blast, yang diperkirakan dilaksanakan bulan September," ucapnya.

Lanjut Mutia bahwa tim WBK harus selalu mempublikasikan seluruh kinerja area perubahan pada media sosial Kanwil dan media mitra, dan menyediakan konten-konten tentang progress pembangunan Zona Integritas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Turut hadir Kepala Divisi Pemayarakatan, Robianto, Pejabat Struktural serta tim WBK/WBBM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar.(*)

Editor: Hasrul Rusdi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved