Breaking News:

Kemenkumham Sulbar dan Pemkab Polman Duduk Bersama Ciptakan Produk Hukum Berkualitas

Hadir dalam kegiatan itu, Instansi pemrakarsa dari masing-masing ranperda yakni Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,Dinas Perhubungan dan Sapol PP.

Ist/Tribun-Sulbar.com
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar menggelar pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah di Ruang Rapat Prof Baharuddin Lopa Rabu (18/08/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar menggelar pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah di Ruang Rapat Prof Baharuddin Lopa, Rabu (18/08/2021).

Tujuannya untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas serta melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut yaitu, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar menggelar pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah di Ruang Rapat Prof Baharuddin Lopa Rabu (18/08/2021).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar menggelar pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah di Ruang Rapat Prof Baharuddin Lopa Rabu (18/08/2021). (Ist/Tribun-Sulbar.com)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, Alexander Palti, menyambut baik kedatangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Palti menanyakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar ini diketahui oleh unsur pimpinan yaitu Bupati dan Sekretaris Daerah dan Bidang Hukum serta pemenuhan unsur persyaratan administrasi untuk dilakukan pengharmonisasian.

Hadir dalam kegiatan itu, Instansi pemrakarsa dari masing-masing ranperda yakni Dinas Pariwisata,Pemuda, dan Olahraga, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Bidang Hukum, Kasubid FP2HD, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Perwakilan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar ini sudah diketahui oleh unsur pimpinan yaitu Bupati dan Sekretaris Daerah.

“Karena rancangan peraturan daerah ini telah melalui proses perencanaan dan masuk dalam propemperda, selain itu, peraturan daerah ini sangat mendesak karena ada beberapa objek retribusi yang tidak bisa ditarik karena belum adanya peraturan daerah yang menjadi dasar untuk menarik tarif retribusi,” ujarnya

Adapun, hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, dilakukan perbaikan baik dari segi teknik maupun substansi.

Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat ada beberapa hal yang menjadi point penting yakni, Ranperda Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan atribusi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memuat 2 (dua) sub urusan, yakni Ketentraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat.

Namun materi muatan dalam draft Ranperda hanya berisi terkait Ketentraman dan ketertiban umum, sehingga jika ingin mengatur terkait Perlindungan masyarakat maka ditambahkan materi muatan tentang bencana dan kebakaran.

Ranperda tersebut merupakan copy paste dari perda dari provinsi lain sehingga dianggap ranperda tersebut tidak mengakomodir kebutuhan Kabupaten Polewali Mandar.(adv)

Editor: Hasrul Rusdi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved