Breaking News:

APBD Mamasa

PPP Nilai LPJ APBD Lambat Diserahkan, Wabup Mamasa: Sibuk Menangani Covid-19

Delapan fraksi diberi kesempatan menyampaikan pendapat umum terkait penyerahan LPJ APBD.

Tribun Sulbar / Samuel Mesakaraeng
Ketua Komisi I DPRD Mamasa Legislator PPP Reskianto Taula'bi Kia 

TRIBUN-SULBAR COM, MAMASA - Pemerintah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat (Sulbar) menyerahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Tahun 2020.

LPJ pelaksanaan APBD diserahkan Wakil Bupati Mamasa Marthinus Tiranda kepada Ketua DPR Orsan Soleman di ruang paripurna DPRD Mamasa, Kamis (5/8/2021) sore.

Pada agenda ini, delapan fraksi diberi kesempatan menyampaikan pendapat umum terkait penyerahan LPJ APBD.

Satu diantaranya adalah juru bicara Fraksi Pembangunan Indonesia Raya, Reskianto Taula'bi Kia.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, LPJ APBD lambat diserahkan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, penyampaian LPJ APBD diserahkan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Di saat bersamaan, penyerahan LPJ APBD menghambat proses penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh badan anggaran.

"Kami pertanyakan kenapa terlambat. Sehingga ini menyita waktu membahas KUA-PPAS," ujar Reskianto Taula'bi Kia.

Meski begitu Reskianto menerima Ranperda LPJ APBD tahun 2020 ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Wakil Bupati Mamasa Marthinus Tiranda mengatakan keterlambatan bukan kesengajaan.

"Kita terlalu disibukkan menangani Covid. Sehingga ada keterlambatan sedikit," ungkap Marthinus Tiranda.

Meski terlambat sebulan, namun Marthinus, berharap tidak menghambat kinerja anggota DPRD.

Laporan wartawan: Tribun-Sulbar.com Semuel Mesakaraeng

Penulis: Semuel Mesakaraeng
Editor: Munawwarah Ahmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved