Pelayanan RS Regional Tutup, Pemprov Sulbar Bantah Menahan Anggaran Penanganan Covid-19

"Padahal uangnya sudah ada di APBD 2021 dikantong belanja tidak terduga (BTT) Rp 15 miliar dan baru Rp 1 miliar dibelanjakan," tambahnya.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Kepala BPKAD Sulbar Amujib. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) tak terima disebut menahan anggaran Covid-19.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Sulbar, Amujib langsung merespon pernyataan Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar.

"Ada di Kasda (Kas daerah), kalau tidak diminta kebutuhan Covid-19 tidak mungkin keluar," kata Amujib, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Rumah Sakit Tak Terima Pasien Covid-19, Sukri Umar Pertanyakan Anggaran Rp 15 M untuk Ventilator

Baca juga: Rumah Sakit Rujukan Pasien Covid-19 Sulbar Penuh, Direktur: Jangan Sakit Dulu

Sampai saat ini belum ada penyampaian maupun permohonan ke kantornya untuk pembelian ventilator.

RSUD Regional Tolak Pasien

Direktur RSUD Regional dr Indahwati Nursyamsi
Direktur RSUD Regional dr Indahwati Nursyamsi (Tribun Sulbar / Munawwarah Ahmad)

Sementara itu, rumah sakit regional menolak pasien terpapar Covid-19.

Direktur RSUD Regional dr. Indahwati Nursyamsi mengatakan penerimaan pasien Covid-19 tidak dilayani dulu.

"Penuh total semua tempat pasien Covid-19, biar ruangan UGD juga penuh," kata dr. Indahwati, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Terkonfirmasi Positif Covid-19, Warga Asal Makassar Dimakamkan di Polman

Baca juga: Rumah Sakit Tak Terima Pasien Covid-19, Sukri Umar Pertanyakan Anggaran Rp 15 M untuk Ventilator

Dimana lima tenda khusus pasien Covid-19 full dan banyak perawat terpapar Covid-19.

"Tapi pasien Covid-19 banyak. Jadi janganmi dulu sakit," ungkap Indahwati.

Sementara itu, Indahwati memohon maaf kepada warga yang sakit agar tidak ke RS Regional dulu.

"Saya harap ke rumah sakit lain dulu. Sekali lagi kami memohon maaf," tandasnya.

Anggaran Rp 15 Miliar

Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar. (Tribun-Sulbar.com/Habluddin)

Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar mengatakan persoalan rumah sakit regional tidak boleh didiamkan.

"Kita ingin dong bertanya kenapa ditolak, alasannya ventilator hanya sepuluh," kata Sukri, Kamis (5/8/2021).

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved