PPKM Majene

Orangtua Siswa Keluhkan Pembelajaran Daring, BPBD Majene: Ini Aturan, Dilanggar Kena Sanksi

Kepala BPBD Kabupaten Majene, Ilhamsyah menjelaskan, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena status Majene ada di level 3 PPKM.

Penulis: Misbah Sabaruddin | Editor: Hasrul Rusdi
Tribun-Sulbar.com/Misbah Sabaruddin
Rapat dengat pendapat Komisi III DPRD Majene bersama Dinas Pendidikan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene, Ilhamsyah dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat daerah Majene Nahdlah Fattah, Jumat (30/7/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) masuk di zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) level 3.

Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Negeri Nomor 26 tahun 2021 terkait PPPKM level 3, level 2 dan level 1 tertanggal 25 Juli 2021.

Inmendagri memuat, sejumlah aturan diatur dalam Inmendagri tersebut. Termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring atau online.

Sejumlah orangtua siswa mengeluh ke dinas pendidikan terkait pembelajaran jarak jauh ini.

Komisi III DPRD Majene bersama Dinas Pendidikan, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene, Ilhamsyah menggelar rapat dengar pendapat membahas keluhan tersebut, Jumat (30/7/2021).

Rapat itu juga dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat daerah Majene Nahdlah Fattah.

Kepala BPBD Kabupaten Majene, Ilhamsyah menjelaskan, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena status Majene ada di level 3 PPKM.

"Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 bahwa kabupaten majene ini masuk dalam level PPKM 3. Salah satu aturannya adalah pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk daring/online sampai adanya instruksi menteri dalam negeri menurunkan level," jelas Ilham.

Baca juga: Polresta Mamuju Buka Gerai Vaksinasi Covid-19 Setiap Hari di Pasar Baru, Warga Cukup Bawa KTP

Baca juga: VIDEO: Kadis Kominfo Sulbar Harap Tribun-Sulbar.com Dorong Kemajuan Pembangunan

Ia mengatakan, jika Majene terus ada di level 3 PPKM, harus bisa diterima semua pihak.

Jika melanggar ketentuan Inmendagri nomor 26, Pemerintah Kabupaten Majene bisa kena sanksi.

"Jika berlanjut terus, akan tetap pembelajaran jarak jauh karena salah satu poin di dalamya apabila bupati tidak melaksanakan poin ini akan diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014," pungkasnya.

Selain membahas keluhan orangtua siswa tentang pembelajaran daring, rapat juga membahas masalah SK pengangkatan pejabat sekloah.

Rapat dengat pendapat Komisi III DPRD Majene bersama Dinas Pendidikan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene, Ilhamsyah dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat daerah Majene Nahdlah Fattah, Jumat (30/7/2021).
Rapat dengat pendapat Komisi III DPRD Majene bersama Dinas Pendidikan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene, Ilhamsyah dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat daerah Majene Nahdlah Fattah, Jumat (30/7/2021). (Tribun-Sulbar.com/Misbah Sabaruddin)

Anggota Komisi III Abdul Wahab mengatakan, DPRD diminta untuk meninjau ulang SK yang ditanda tangani bupati tersebut.

Pasalnya, ada satu calon kepala sekolah dalam SK tidak memenuhi syarat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, Iskandar.

Satu calon kepala sekolah yang diangkat melalui SK bupati ternyata tidak memenuhi syarat karena tidak pernah mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah (Cakep) dan sudah melewati batasam umur berdasarkan Permendikbud.

"Harus disikapi jangan sampai SK terbit ternyata ada catat di dalamnya. Karena ada memang salah satu yang diangkat menjadi kepala sekolah tapi tidak memenuhi syarat. Kita diminta SK yang ditanda tangani bupati untuk ditinjau ulang," ungkap Wahab. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Misbah Sabaruddin

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved