Breaking News:

Launching Tribun Sulbar

Pulihkan Ekonomi Pasca Gempa, Ketua HIPMI Sulbar Harap Pemerintah Memberikan Ruang Pelaku Usaha

"Kita berharap pemerintah dan Hipmi bersinergi dengan baik," kata Jufri Mahmud saat menghadiri peluncuran Tribun-Sulbar.com secara virtual.

Hasan Basri/Tribun-Sulbar.com
Ketua DPRD Polman yang juga Ketua HIPMI Sulbar Jufri Mahmud 

TRIBUN-SULBAR. COM, POLMAN - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Barat, Jufri Mahmud berharap pemerintah dan pengusaha menjalin sinergi baik dalam memulihkan ekonomi di daerah ini.

Kehidupan perekonomian belum bisa normal pasca gempa 6,2 SR 15 Januari lalu.

Apalagi diperparah dengan penyebaran virus Corona atau Covid 19.

"Kita berharap pemerintah dan Hipmi bersinergi dengan baik," kata Jufri Mahmud saat menghadiri peluncuran Tribun-Sulbar.com secara virtual, Kamis (29/7/2021)

Menurutnya Hipmi yang berada di Indonesia, termasuk provinsi dan kabupaten se Sulbar harus diberikan ruang untuk menjalankan usahanya.

Ketika dipersempit ruang gerak dalam berinvestasi dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka bisa mematikan pelaku usaha di Sulbar.

Baca juga: Curhat Ketua HIPMI Sulbar: Pemberlakuan PPKM Sengsarakan Pelaku Usaha

Baca juga: VIDEO Bupati Polman Berharap Tribun-Sulbar.com Dapat Memperluas Informasi Tentang Potensi Sulbar

"Peran pemerintah kita minta bagaimana memberikan jaminan kepada pengusaha yang berinvestasi Terkait penanganan Covid.

Karena kalau aturan ini terus dilaksanakan dengan PPKM yang memberikan ruang sempit bagi pelaku usaha dalam jangka panjang sangat merugikan kami," ucapnya.

Tidak hanya merugikan kata dia, PPKM ini akan mematikan bagi para pelaku usaha.

Apalagi bagi pelaku UMKM yang tingkat kemampuan bertahan masih rentan.

e-Flyer launching Tribun-Sulbar.com
e-Flyer launching Tribun-Sulbar.com (ist)

Ia menyatakan banyak bangunan bangunan dan usaha usaha khususnya di Mamuju mengalami gagal konstruksi, sehingga sulit untuk melanjutkan usaha.

Selain itu, Jufri sapaan Ketua DPRD Polman itu, pelayanan pemerintah belum bisa berjalan normal juga mempengaruhi para pelaku usaha.

Masih banyak pihak pemerintah dan pelayanan publik berkantor di tenda tenda.

Selain itu, dampak dirasakan bagi pelaku usaha karena adanya recofusing anggaran. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Nurhadi Hasbi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved