Breaking News:

Pemerintah Kembali Perketat Pejalanan ke Luar Kota Bagi ASN dan PPPK, Imelda: Harus Konsisten

Kepala Bidang TIK, Dinas Kominfopers Salawesi Barat (Sulbar) Imelda Adhiyanty menilai mestinya memang perlu dilakukan pengetatan.

Ist
Imelda Adhiyanty 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah pusat kembali memperketat perjalanan ke luar daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dan PPPK.

Hal tersebut berkaitan dengan penyebaran Covid-19 yang akhir-akhir ini kembali meningkat.

Aturan itu akan diberlakukan selama hari libur nasional tahun ini.

Bagi yang melanggar, ada sanksi yang menanti.

Baca juga: Peserta Vaksinasi Covid-19 di Campalagian Membludak, Warga Rela Antre di Kantor Desa

Vaksinasi massal Covid-19 di halaman RS Bhayangkara Hoegeng Iman Santoso Mamuju dalam rangka menyambut HUT ke-75 Bhayangkara.
Vaksinasi massal Covid-19 di halaman RS Bhayangkara Hoegeng Iman Santoso Mamuju dalam rangka menyambut HUT ke-75 Bhayangkara. (TribunSulbar.com/Nurhadi)

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo itu disebutkan, ASN dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah selama hari libur nasional, dan hari kerja lainnya yang berdekatan dengan libur nasional.

Kepala Bidang TIK, Dinas Kominfopers Salawesi Barat (Sulbar) Imelda Adhiyanty menilai mestinya memang perlu dilakukan pengetatan.

Namun harus dilakukan secara konsisiten.

"Apalagi kita melihat akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus Covid-19 dan ada varian-varian baru yang disebut lebih berbahaya," kata Imelda kepada tribun-sulbar.com, via telepon selular, Sabtu (26/6/2021).

Baca juga: Peserta Vaksinasi Covid-19 di Campalagian Membludak, Warga Rela Antre di Kantor Desa

Baca juga: Sambut HUT Bhayangkara, Polres Mamasa Lakukan Vaksinasi Massal

Warga menerima vaksin covid-19 dalam kegiatan vaksinasi massal yang digelar Kepolisian Resor Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu (26/6/2021).
Warga menerima vaksin covid-19 dalam kegiatan vaksinasi massal yang digelar Kepolisian Resor Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu (26/6/2021). (TribunSulbar.com/Semuel Mesakaraeng)

Harusnya, lanjut Imelda, dilakukan sejak dulu tidak hanya mengeluarkan aturan pada moment tertentu setelah itu dilakukan pelonggaran.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Hasrul Rusdi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved