Breaking News:

Kejari Polman Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa oleh Kades Nepo, Wonomulyo

T dikabarkan sudah tidak ada kediamanya pasca kasus ini diusut. "Kabarnya terakhir kami dapat yang bersangkutan ada di Makassar, " ujarnya.

TribunPekanbaru
Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) menelusuri dugaan penyelewengan dana desa di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo. 

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) menelusuri dugaan penyelewengan dana desa di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo.

Penyelewengan dana desa diduga melibatkan oknum Kepala Desa nonaktifkan berinisial T.

"Masih dalam proses penyelidikan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Iwan Mex Namara melalui telpon selulernya, Kamis (17/6/2021).

Iwan sapaan akrab Kasi Intel Kejari Polman ini menyampaikan sudah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap T untuk klarifikasi.

Baca juga: Diduga Selewengkan Dana Desa, Kepala Desa Nepo Wonomulyo Dinonaktifkan

Baca juga: Jalan Bak Kubangan Kerbau, Wakub Mamasa: Anggarannya Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Hanya saja, oknum kepala desa tersebut tidak memenuhi undangan panggilan penyidik, alias tidak kooperatif.

Informasi diperoleh Kejaksaan, T dikabarkan sudah tidak ada kediamanya pasca kasus ini diusut.

"Kabarnya terakhir kami dapat yang bersangkutan ada di Makassar, " ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), telah menonaktifkan Kepala Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo.

Posisinya digantikan oleh Abd Rahman selaku PLT Desa Nepo.

Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Polewali Mandar, Andi Nursami (tengah) saat menghadiri pertemuan dengan sejumlah Kepala Desa di Wonomulyo, Kamis (17/6/2021).
Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Polewali Mandar, Andi Nursami (tengah) saat menghadiri pertemuan dengan sejumlah Kepala Desa di Wonomulyo, Kamis (17/6/2021). (TribunSulbar.com/Hasan Basri)

Oknum Kades Nepo berinisial T diduga melakukan penyelewengan dana desa.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Pemkab Polman, Andi Nursami Masdar, .

Penonaktifan dilakukan sesuai dengan pasal 29 undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Kepala desa dapat dinonaktifkan atau diberhentikan sementara jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dipidana dan melanggar larangan.

(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Hasrul Rusdi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved