Breaking News:

Ikatan Pedagang Pasar di Sulbar Tolak Keras Wacana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako

"Seperti cabai, bawang dan daging sapi belum stabil justru pemerintah malah mau menambah beban PPN kepada para pedagang," terangnya.

Ist/TribunSulbar.com
Ketua IKAPPI Sulbar Muhammad Ybnu. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Sulawesi Barat (Sulbar) tolak keras wacana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako.

Pengenaan pajak sembako diwacanakan masukan dalam revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pemerintah juga berencana mengenakan pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Baca juga: Dugaan Penyebab Mini Bus Hitam Terbakar depan SPBU Topoyo Sulbar

Baca juga: Daftar 27 Formasi CPNS Basarnas 2021: Lulusan D3 Terbanyak Diterima

Ketua IKAPPI Sulbar, Muhammad Ybnu, menilai menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak sangat menyusahkan para masyarakat utamanya pedagang.

"Pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan," kata Ybnu via whatsapp kepada tribun-sulbar.com, Rabu (16/6/2021) malam.

Apalagi, lanjut Ybnu, kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dengan situasi perekonomian yang sedang sulit.

"Kami mencatat ada beberapa omzet pedagang pasar menurun," ucap Ybnu menambahkan.

Sementara menurut Ybnu, pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dibeberapa bulan belakangan ini.

"Seperti cabai, bawang dan daging sapi belum stabil justru pemerintah malah mau menambah beban PPN kepada para pedagang," terangnya.

Ketua IKAPPI Sulbar Muhammad Ybnu.
Ketua IKAPPI Sulbar Muhammad Ybnu. (Ist/TribunSulbar.com)

Lanjutnya, pedagang pasar kesulitan menjual karena ekonomi menurun dan lesu, dan daya beli masyarakat rendah.

"Mau ditambah PPN lagi, beresiko pedagang gulung tikar, akibatnya ekonomi makin terpuruk, jika tidak mau gulung tikar otomatis harga dinaikkan, nah dampaknya ke masyarakat lagi akan secara luar," terangnya.

Karena itu, IKAPPI Sulbar menolak keras wacana tersebut.

"Organisasi penghimpun pedagang pasar di seluruh Indonesia akan melakukan upaya protes kepada presiden agar kementrian terkait tidak melakukan upaya-upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar),"tuturnya.

Ttribun-sulbar.com

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasrul Rusdi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved