Breaking News:

Tak Ada Perhatian Pemerintah, Kondisi Jalan Poros Desa Tallambalao Majene Makin Rusak

"Sudah hampir puluhan tahun masyarakat tersiksa, kondisinya sudah semakin rusak," kata Mukmin yang juga sopir angkutan umum.

Penulis: Nurhadi | Editor: Hasrul Rusdi
TribunSulbar.com/Nurhadi
Kondisi jalan poros Desa Tallambalao, Majene, Sulawesi Barat, Kamis (10/6/2021) 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Warga Desa Tallambalao, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), keluhkan kondisi jalan yang kian memprihatinkan.

Kondisi jalan rusak parah tersebut sudah bertahun-tahun. Tidak pernah mendapat perhatian pemerintah.

Jalan ini menghubungkan Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene-Tutar, Kabupaten Polman.

Pantauan TribunSulbar.com, Kamis (10/6/2021) kondisi jalan ini layaknya kubangan kerbau.

Baca juga: VIDEO: TPA Paku Ditutup, Camat Wonomulyo Cari Lokasi Pembuangan Sementara

Baca juga: Sulbar Terima 2.000 Dosis Vaksin Astra Zeneca, Digunakan untuk Polri

Kondisi jalan poros Desa Tallambalao, Majene, Sulawesi Barat, Kamis (10/6/2021)
Kondisi jalan poros Desa Tallambalao, Majene, Sulawesi Barat, Kamis (10/6/2021) (TribunSulbar.com/Nurhadi)

Becek dan digenangi air, saat kemarau layaknya sungai kering dipenuhi bebatuan kecil dan besar.

Warga Tallambalao, Mukmin mengaku sedih melihat kondisi jalan tersebut yang tidak terurus.

Padahal, Jalan Poros Desa Tallambalao mobilitas warga sangat tinggi, satu-satunya akses warga menjalankan aktivitas ekonomi atau membawa hasil kebun ke pasar.

"Sudah hampir puluhan tahun masyarakat tersiksa, kondisinya sudah semakin rusak," kata Mukmin yang juga sopir angkutan umum yang tiap hari melintasi jalan tersebut.

Bahkan, menurut dia tidak sedikit masyarakat Tallambao mengalami kecelakaan akibat jalanan yang rusak itu.

Warga lain, Jumain berharap pemerintah daerah membuka mata melihat penderitaan masyarakat.

Termasuk anggota DPRD diharapkan dapat menjembatani aspirasi masyarakat Desa Tallambalao akan kondisi jalanan yang menjadi akses utama untuk ke pasar memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Anggota DPRD juga sepertinya abai dengan kondisi jalanan kami masuk ke kampung, jadi bagaimana masyarakat tak sedih," ujarnya.

Menurutnya Jumain, sebagian besar ruas Jalan Poros Desa Tallambalao terakhir dikerjakan sekitar tahun 2003 lalu.

Baca juga: Sulbar Terima 2.000 Dosis Vaksin Astra Zeneca, Digunakan untuk Polri

Bupati Majene Lukman kenakan pakaian adat Mandar bersama forkompinda Majene
Bupati Majene Lukman kenakan pakaian adat Mandar bersama forkompinda Majene (Hasan Basri)

Poros Desa Tallambalao - Piriang (Tutar Polman) sepanjang 27,29 KM merupakan jalan kabupaten yang ditingkatkan menjadi jalan strategis provinsi pada tahun 2015 berdasarkan SK Gubernur Sulbar nomor 188.4/688/SULBAR/X/2015 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi, jalan strategi provinsi dan jalan strategi nasional di Provinsi Sulbar.

Namun, sejak ditingkatkan statusnya enam tahun lalu, ruas jalan tersebut belum pernah mendapat sentuhan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Dari pantaun tribun-sulbar.com, ruas jalan yang rusak parah dan setiap saat dilalui masyarakat kurang lebih 3 kilometer.

Terpisah, Kepala Bappeda Provinsi Khaeruddin Anas yang dikonfirmasi menjelaskan, untuk memperbaiki jalan tersebut memang diharapkan dapat dibiayai oleh APBD Provinsi.

Tapi, kata dia, sangat memungkinkan dikerjakan lewat APBD kabupaten.

"Keterbatasan anggaran sehingga diprioritaskan jalan poros utama provinsi," ucap Khaeruddin Anas.

Meski demikian, lanjutnya, memang (Poros Desa Tallambalao) sangat perlu perhatian, tentu berbagi beban antara provinsi dan kabupaten.

"Seharusnya ruas jalan poros Desa Tallambalao bisa dikerjakan dengan APBD kabupaten karena merupakan jalan kabupaten yang ditingkatkan menjadi jalan strategi provinsi," ujarnya.

Baca juga: Update Corona Covid-19 Sulbar Hari Ini 8 Juni 2021: Positif Tambah 13 Kasus

Baca juga: Biodata Wakil Bupati Mamuju Ado Masud: Sarjana Ilmu Sosial dengan Khas Rambut Gondrong

"Kewenangan Pemkab masih sangat besar untuk memperbaikin jalan itu. Ditingkatkan menjadi jalan strategi provinsi bukan berarti sepenuhnya kewenangan provinsi, harus sharing anggaran dengan kabupaten," sambungnya.

Khaeruddin Anas pun mengaku mendukung tuntutan perbaikan ruas jalan tersebut disuarakan.

Sebab jalan strategi provinsi tidak masalah dikerjakan melalui APBD kabupaten.

"Kita contoh di kabupaten Mamuju, beberapa ruas jalan strategi provinsi itu sudah dikerjakan oleh pemerintah kabupaten karena merasa kasian kepada rakyat. Jadi tidak melihat kewenangan, tapi pada pelayanan pemerintah kabupaten kepada masyarakat," pungkasnya.

TribunSulbar.com

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved