Breaking News:

Pelayanan Publik di Kabupaten Mamasa Tahun 2020 Dapat Raport Hijau dari Ombudsman

"Makanya harus disediakan fasilitasnya, misalnya fasilitas pengaduan, kalau dianggap sulit mendapat informasi yah mengadu lah di situ," jelasnya.

TribunSulbar.com/Semuel
Foto bersama Ombudsman dan pemerintah daerah kabupaten Mamasa beserta sejumlah kepala OPD 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, melakukan monitoring pelayanan publik terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mamasa.

Monitoring ini dilakukan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar selama dua hari, Kamis (3/6/2021) hingga Jumat (4/6/2021).

Monitoring sebagai bentuk penilaian terhadap kantor pelayan publik di Kabupaten Mamasa.

Baca juga: 508 CJH Polman Batal Berangkat, Daftar Tunggu Mencapai 20 Tahun

Baca juga: Pemkab Majene 6 Kali WTP, BPK: Bukan Jaminan Tidak Ada Penyimpangan

Foto bersama Ombudsman dan pemerintah daerah kabupaten Mamasa beserta sejumlah kepala OPD
Foto bersama Ombudsman dan pemerintah daerah kabupaten Mamasa beserta sejumlah kepala OPD (TribunSulbar.com/Semuel)

Setelah dua kali dilakukan monitoring, hasilnya Kabupaten Mamasa mendapat report hijau.

Sebelumnya, hasil penilaian pada tahun 2018, Kabupaten Mamasa mendapat raport kuning.

Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020, Kabupaten Mamasa mendapat raport hijau.

"Alhamdulillah sudah dua kali mendapatkan raport hijau," kata Lukman kepada TribunSulbar.com, Jumat (4/6/2021).

Penilaian ini berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang layanan publik.

Untuk hasil penilaian tahun 2021, Lukman belum bisa memberitahukan kapan dilakukan.

Berdasarkan undang-undang nomor 25, ada 19 indikator penilaian yang dia lakukan.

Halaman
12
Penulis: Semuel Mesakaraeng
Editor: Hasrul Rusdi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved